SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Ribuan buruh yang memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di halaman Kantor Gubernur Jawa Timur, Jumat (1/5), mendapat “kado” langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan paket kebijakan pro-buruh yang menyasar kebutuhan paling mendasar pekerja: pengurangan pajak kendaraan, akses pendidikan anak buruh, transportasi publik, hingga perlindungan pesangon.
Langkah ini menjadi respons atas meningkatnya tuntutan buruh terhadap biaya hidup yang terus naik, akses pendidikan yang belum merata, dan kebutuhan mobilitas pekerja di kawasan industri yang selama ini menjadi persoalan nyata.
Di hadapan ribuan pekerja, Khofifah didampingi Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dan jajaran Forkopimda Jawa Timur menegaskan bahwa May Day tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi momentum menghadirkan kebijakan konkret yang langsung dirasakan masyarakat pekerja.
Salah satu kebijakan yang paling menyita perhatian adalah insentif pemotongan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi buruh dengan kategori ekonomi desil 1 hingga 4.
Kebijakan ini dinilai strategis karena kendaraan roda dua masih menjadi alat utama mobilitas buruh menuju kawasan industri, terutama di wilayah penyangga Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto.
Khofifah mengatakan skema pemotongan pajak sedang difinalisasi dengan besaran pengurangan sekitar 20 persen dan berpotensi diperluas hingga pembebasan komponen tertentu.
“Kami sedang menyusun skema teknisnya agar pengurangan pajak ini benar-benar bisa meringankan beban buruh, terutama mereka yang penghasilannya masih terbatas,” kata Khofifah.
Selain pajak kendaraan, Pemprov Jatim juga memperkuat kebijakan afirmasi pendidikan untuk anak buruh. Program ini menjadi salah satu fokus utama karena masih rendahnya serapan kuota afirmasi pendidikan di Jawa Timur.
Data Pemprov Jatim menunjukkan target kuota afirmasi sebesar 5 persen pada 2025 baru terealisasi sekitar 1,33 persen. Kondisi itu menunjukkan masih adanya hambatan akses pendidikan bagi keluarga pekerja.
Menurut Khofifah, akses pendidikan berkualitas menjadi jalan utama memutus rantai ketimpangan ekonomi keluarga buruh.
“Kami ingin anak-anak buruh punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Ini investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga pekerja,” tegasnya.
Di sektor transportasi publik, Pemprov Jatim juga merespons keluhan buruh soal tingginya biaya perjalanan menuju kawasan industri. Salah satu solusi yang disiapkan adalah pembukaan koridor baru Bus Trans Jatim di kawasan Pasuruan Raya.
Rute ini dirancang untuk menopang mobilitas pekerja menuju kawasan industri Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), salah satu pusat industri terbesar di Jawa Timur.
Jika terealisasi, kebijakan ini diproyeksikan menekan biaya transportasi harian buruh sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
“Koridor baru Trans Jatim di Pasuruan Raya kami siapkan agar buruh lebih mudah menjangkau kawasan industri dengan biaya lebih murah dan lebih aman,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Pemprov Jatim juga mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Jaminan Pesangon bersama DPRD Jatim.
Regulasi ini dinilai mendesak di tengah meningkatnya kekhawatiran pekerja terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian industri.
Raperda tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang memperkuat kepastian hak pekerja saat terjadi PHK.
Khofifah juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mengkaji skema penyediaan hunian layak bagi buruh melalui sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI.
Program perumahan pekerja dinilai penting karena tingginya harga sewa rumah di kawasan industri menjadi salah satu beban terbesar keluarga buruh.
Dalam kesempatan itu, Pemprov Jatim bersama BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan santunan kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia, sebagai bagian dari perlindungan sosial tenaga kerja.
Santunan diberikan kepada ahli waris almarhum Moch. Samsul Munif sebesar Rp437 juta dan almarhum Aji Candra Wibowo sebesar Rp555 juta.
Ketua SPSI Jawa Timur Ahmad Fauzi menilai paket kebijakan yang diumumkan Pemprov Jatim menjadi langkah nyata yang menjawab kebutuhan pekerja.
Menurutnya, keberpihakan pemerintah daerah terhadap isu buruh tidak cukup berhenti pada peringatan May Day, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan berkelanjutan.
“Kami mengapresiasi langkah Pemprov Jatim. Kebijakan pendidikan, pajak kendaraan, transportasi, hingga perlindungan kerja ini sangat penting bagi buruh dan keluarga mereka,” ujar Fauzi.
Peringatan May Day 2026 di Jawa Timur kali ini menjadi penanda perubahan pendekatan pemerintah terhadap isu ketenagakerjaan: dari sekadar simbol solidaritas menjadi langkah konkret untuk memperkuat daya tahan ekonomi pekerja.
Ke depan, efektivitas kebijakan ini akan diuji dari seberapa cepat implementasi berjalan dan seberapa besar manfaatnya benar-benar dirasakan buruh di lapangan.
“ Bagi buruh, kesejahteraan bukan sekadar janji peringatan May Day, tetapi hak yang harus hadir dalam kebijakan nyata,” pungkasnya.
Lainnya:
- Judi Online dan Konten Vulgar Kian Masif, DPD RI Lia Istifhama Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan
- Polemik Guru Dipecat Makin Panas, Senator Anggota DPD RI Lia Istifhama Warning Marwah Guru Jangan Dihancurkan Birokrasi
- Ekonomi Jatim Tumbuh 5,96 Persen Tertinggi Se-Jawa, Khofifah Ungkap Mesin Penggerak di Tengah Krisis Global
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
