JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Ia menilai, penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi pekerja menjadi kunci utama dalam memperkuat daya saing tenaga kerja nasional.
Pernyataan itu disampaikan Yassierli dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026). Menurutnya, amanat konstitusi mengenai hak warga negara atas pekerjaan layak harus menjadi dasar kebijakan ketenagakerjaan di tengah dinamika ekonomi global dan meningkatnya jumlah angkatan kerja.
“PR kita masih panjang. Tantangan yang kita hadapi tidak sederhana dan memerlukan kerja bersama dari seluruh pihak,” ujar Yassierli.
Ia menjelaskan, salah satu fokus utama pemerintah adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berubah. Perkembangan teknologi dan digitalisasi menuntut pekerja memiliki keterampilan baru yang relevan dengan dunia kerja masa kini.
Yassierli menekankan pentingnya penguatan keterampilan masa depan melalui program pelatihan, reskilling, dan upskilling secara berkelanjutan. Upaya tersebut diperlukan agar tenaga kerja Indonesia lebih adaptif terhadap perubahan dan tidak tertinggal oleh perkembangan industri global.
Dalam kesempatan itu, ia juga mendorong serikat pekerja untuk berperan lebih luas, tidak hanya dalam memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaan, tetapi juga dalam peningkatan kompetensi anggotanya. Menurutnya, penguatan kapasitas menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing pekerja.
Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat perlindungan pekerja, meningkatkan pengawasan norma kerja, serta mengembangkan sistem informasi pasar kerja terintegrasi. Langkah ini diharapkan mampu memperluas akses kerja dan meningkatkan efektivitas penempatan tenaga kerja di berbagai sektor.
Yassierli juga menyoroti perlunya transformasi hubungan industrial yang lebih progresif. Ia menilai, relasi antara pekerja dan perusahaan perlu berkembang menjadi kemitraan strategis yang berorientasi pada produktivitas dan kesejahteraan bersama.
“Kita punya modal besar sebagai bangsa. Dengan gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah, tantangan yang ada bisa diselesaikan bersama,” katanya.
Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal yang juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan menilai pemerintahan saat ini memiliki peluang besar untuk memperkuat kesejahteraan pekerja melalui tata kelola yang bersih dan efektif. Ia menekankan pentingnya komitmen dalam mewujudkan negara sejahtera.
“Pemerintahan yang bersih akan menentukan sejauh mana negara mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkas Said Iqbal.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar