GRESIK, RadarBangsa.co.id – Semangat perencanaan berbasis partisipasi warga kembali ditunjukkan Pemerintah Desa Jono, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Di tengah dinamika regulasi baru soal perpanjangan masa jabatan kepala desa, Pemdes Jono menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2025–2027, Selasa (8/7/2025).
Kegiatan ini bukan sekadar seremonial administratif. Musdes menjadi forum strategis dalam merumuskan ulang arah kebijakan pembangunan desa, khususnya setelah adanya revisi UU Desa yang memperpanjang masa jabatan kepala desa dari enam menjadi delapan tahun. Perubahan ini membuka ruang penyesuaian target dan sasaran pembangunan agar lebih realistis dan berdampak langsung ke masyarakat.
Musdes yang digelar di Balai Desa Jono tersebut dihadiri langsung oleh Camat Cerme H. Umar Hasyim, S.Sos., M.Si., bersama unsur Forkopimcam, Kepala Desa Jono H. Asrun, jajaran perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan dari berbagai kelembagaan desa.
Dalam sambutannya, Camat Cerme menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Desa dan BPD dalam menjaga ritme pembangunan yang inklusif dan berkesinambungan.
“Saya sangat mengapresiasi harmonisasi yang sudah terjalin baik antara Pemdes Jono dan BPD. Inilah kekuatan utama dalam menyusun arah pembangunan desa yang terbuka, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik,” tutur Camat Umar.
Menurutnya, Desa Jono bisa menjadi contoh dalam hal tata kelola desa yang responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan aspirasi warganya.
Musdes ini membahas penyesuaian arah pembangunan jangka menengah dengan mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan, terutama menyangkut kebutuhan dasar warga, penguatan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas layanan publik di tingkat desa. Hasil pembahasan akan menjadi pijakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026.
Kepala Desa Jono, H. Asrun, dalam forum tersebut menyampaikan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dan kerja sama lintas unsur desa. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai hanya melalui program formal semata, melainkan juga lewat keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaan.
“Kami terus berupaya agar semua program pembangunan betul-betul berangkat dari kebutuhan riil warga. Kolaborasi dengan BPD, lembaga desa, dan seluruh elemen masyarakat akan terus kami perkuat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa dengan adanya perpanjangan masa jabatan, pihaknya memiliki waktu yang lebih luas untuk merealisasikan program-program strategis jangka menengah secara optimal.
Dengan terselenggaranya Musdes ini, Desa Jono meneguhkan posisinya sebagai desa yang adaptif terhadap perubahan, terbuka terhadap kritik dan saran, serta konsisten menempatkan aspirasi masyarakat sebagai dasar utama pembangunan.
Lainnya:
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
- Di Tengah Konflik Dunia, Khofifah Serukan Perdamaian dari Surabaya Saat Nyepi 1948
Penulis : Agus/Rouf
Editor : Zainul Arifin
