NGAWI, RadarBangsa.co.id – Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Ngawi pada 2025 sebanyak 79.402 ton. Jumlah tersebut akan disalurkan kepada 1.122 kelompok tani di wilayah setempat.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Ngawi, Franky Ardian, merinci alokasi itu terdiri atas 38.510 ton pupuk urea, 26.129 ton pupuk NPK, dan 14.763 ton pupuk organik.
Namun, angka tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhan riil petani yang diajukan melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK). “Petani sebenarnya mengusulkan 45.459 ton urea, 44.747 ton NPK, dan 47.437 ton pupuk organik. Artinya, terjadi penurunan yang cukup signifikan,” kata Franky, Senin (26/8).
Ia menambahkan, pengurangan jatah pupuk subsidi bukan hanya terjadi di Ngawi, tetapi juga di seluruh daerah. Hal ini merupakan dampak kebijakan Kementerian Pertanian yang menyesuaikan distribusi pupuk dengan keterbatasan anggaran.
Padahal, dengan luas lahan produktif mencapai sekitar 50 ribu hektare, kebutuhan pupuk petani Ngawi jelas lebih besar dari jatah yang diberikan. “Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi petani untuk tetap menjaga produktivitas,” ujar Franky.
Menanggapi keterbatasan tersebut, Kepala Dinas Pertanian Ngawi, Supardi, mendorong petani agar tidak bergantung sepenuhnya pada pupuk subsidi. Menurutnya, petani perlu memperkuat praktik pertanian ramah lingkungan melalui Program Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PRLB) yang tengah digalakkan pemerintah daerah.
“Dengan PRLB, petani tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, tetapi juga menjaga produktivitas pertanian secara berkelanjutan,” ujarnya.
Program PRLB mencakup beberapa inisiatif, di antaranya inovasi Electricity for Farming bekerja sama dengan PLN, penyediaan benih mandiri (in-situ) agar petani lebih mudah memperoleh benih, serta hilirisasi pertanian untuk menyerap hasil panen padi lokal.
Langkah ini dinilai penting mengingat Ngawi merupakan salah satu lumbung pangan utama di Jawa Timur bahkan nasional. Setiap tahun, daerah ini mampu menghasilkan lebih dari 800 ribu ton gabah kering panen (GKP).
“Sebagai sentra produksi padi, Ngawi harus mampu menjaga ketahanan pangan meskipun alokasi pupuk subsidi tidak sepenuhnya sesuai harapan,” tegas Supardi.
Dengan kondisi tersebut, petani Ngawi diharapkan mampu menyesuaikan strategi budidaya, memanfaatkan inovasi pertanian, sekaligus memperkuat praktik ramah lingkungan agar produksi pangan tetap terjaga di tengah keterbatasan pupuk subsidi.
Lainnya:
- DPRD Musi Rawas Gaspol 4 Raperda Krusial Dibahas, Dari Tata Ruang hingga Ketertiban Daerah
- Banjir Sidoarjo Tak Kunjung Usai, Pemkab Gandeng BNPB Gaspol Rp209 M
- Sidoarjo Hapus Denda Pajak 2026, Warga Dikejar Deadline Oktober
Penulis : Endik
Editor : Zainul Arifin
