BANGKALAN, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Bangkalan menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola administrasi dan konsolidasi data lintas organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai langkah strategis meningkatkan strata Kabupaten Layak Anak (KLA). Penegasan ini disampaikan usai evaluasi internal menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian kegiatan di lapangan dengan data yang terunggah pada sistem penilaian nasional.
Kegiatan reviu yang digelar oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBP3A) Bangkalan tersebut berlangsung di Aula Hotel Rose, Kamis (30/10). Fokus pembahasan diarahkan pada penyempurnaan dokumen pendukung dan bukti administratif dari seluruh indikator KLA.
Kepala Dinas KBP3A Bangkalan, Sudiyo, mengungkapkan bahwa salah satu penyebab turunnya nilai verifikasi pusat tahun lalu adalah kurangnya kelengkapan data meski banyak program sudah terealisasi.
“Banyak kegiatan nyata yang sudah dilakukan, tetapi belum terdokumentasi dan tidak terunggah di sistem. Akibatnya, capaian di lapangan tidak terbaca oleh tim verifikator pusat,” ujar Sudiyo.
“Kita belajar dari pengalaman ini. Tahun ini fokus kami memperkuat sistem administrasi dan koordinasi lintas sektor agar seluruh bukti kegiatan tercatat dengan baik,” imbuhnya.
Pada penilaian KLA sebelumnya, Bangkalan sempat mengantongi skor awal 913 poin—yang berpotensi masuk kategori Utama. Namun setelah verifikasi pusat, skor itu turun menjadi 602 poin karena minimnya kelengkapan dokumen pendukung.
Sudiyo menegaskan, peningkatan strata KLA tidak bisa hanya mengandalkan satu dinas.
“Upaya ini adalah tanggung jawab bersama. Setiap OPD punya kontribusi dalam pemenuhan hak anak. Kami ingin membangun sistem yang bukan hanya berjalan, tapi juga terukur dan akuntabel,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan ramah anak.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Tanpa dokumentasi dan pelaporan yang rapi, kerja keras di lapangan tidak akan terlihat dalam penilaian nasional,” tuturnya.
Evaluasi ini diharapkan mampu menjadi momentum perbaikan berkelanjutan bagi Bangkalan dalam memperkuat layanan, fasilitas, serta budaya perlindungan anak. Pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan kualitas data agar tahun depan Bangkalan dapat naik kelas dari kategori Madya menuju Utama dalam sistem penilaian KLA nasional.
“Melalui pembenahan administrasi dan penguatan koordinasi, kami ingin memastikan seluruh hak anak di Bangkalan benar-benar terpenuhi dan tercatat secara transparan,” pungkas Sudiyo.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
