KEDIRI, RadarBangsa.co.id – Pembagian bantuan sosial (bansos) di Desa Ngebrak, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, diduga ditunggangi kampanye dari pendukung salah satu pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kediri di Pilkada 2024.
Salah satu warga penerima bantuan sembako yang enggan disebutkan namanya, saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya mendapatkan surat pemberitahuan untuk pengambilan sembako dari Ketua RT setempat. Namun surat pengambilan bansos tersebut distaples jadi satu dengan flayer atau gambar dari salah satu paslon.
“Pak RT menyerahkan lampiran surat Bantuan Non Tunai itu tadi disuruh mengambil bantuan di balai desa, tetapi surat Bantuan non Tunai itu tadi disetaplesi wingking e (belakangnya) gambar salah satu paslon,” katanya, Kamis, 10 Oktober 2024.
Menurutnya, perbuatan tersebut sangat tidak tepat, karena bantuan dari pemerintah malah ditunggangi dengan kampanye. Kalau yang ditempelkan pada undangan pengambilan bansos tersebut flayer dari semua paslon, maka tidak akan menjadi permasalahan.
“Ya tidak pantas sekali dilihat dari sisi manapun. Itu kan bantuan sembako dari pemerintah, akan tetapi dibuat kampanye, itu kurang pas. Misalkan yang ditempel itu ada dua atau tiga paslon sekaligus tidak masalah. Tapi kalau salah satu paslon kan ya gimana?,” ucapnya sambil geleng-geleng kepala.
Ditambahkannya, SDM masyarakat di pedesaan notabenenya itu rendah, ketika ada gambar paslon, mereka biasanya beranggapan yang memberi bansos tersebut adalah yang gambarnya ditempel disitu.
“Kadang masyarakat bawah itu mikirnya ketika ada gambar, jadi yang mengasih sembako itu Pak Lurah atau pasangan ini. Sedangkan kapasitas SDM masyarakat bawah itukan ya rendah. Jadi kalo yang kasih sembako di era pemerintahan Bupati Si A, yang kasih ya Bupati A gitu,” katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Ngebrak, Saeroji, S.H dikonfirmasi menjelaskan, yang membagikan undangan pengambilan sembako tersebut adalah RT, dan kebetulan juga menjadi kader salah satu paslon. Saat menghantarkan undangan dari Bulog itu mungkin juga memberikan gambar Mas Dhito.
“Yang membagikan undangan kan RT, kebetulan juga menjadi kader salah satu paslon. Jadi cara penyampaiannya waktu kemarin itu saat memberikan undangan pengambilan bantuan beras dari bulog, Pak RT juga memberikan gambar Mas Dhito. Akan tetapi tidak ada kaitannya dengan bantuan itu. Karena yang bersangkutan juga sebagai relawan. Dia bermaksud ajak-ajak itu merupakan klarifikasi dari Pak RT.04 RW.02,” jelasnya.
Sedangkan Ketua FKKM (Forum Komunikasi Kediri Maju), Siti Isminah, bersama Ketua LSM BIDIK SIB DPD Jatim, Andik Hariyanto, terkait adanya video pembagian bansos yang ditunggangi kampanye itu mengatakan, pihaknya sudah menghimbau melalui surat resmi kepada ASN / Kepala Desa se – Kabupaten Kediri untuk menjaga kenetralitasannya di Pilkada serentak 2024. Apabila hal tersebut masih saja dilakukan, maka pihaknya terpaksa akan mengambil jalur konstitusi.
“Padahal surat himbauan kenetralitasan Kepala Desa / ASN dalam pesta demokrasi Pilkada di Kediri sudah benar-benar jelas dan tegas. Surat tersebut secara resmi sudah kita sebar ke seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Kediri. Apabila mereka terus melakukan secara ugal-ugalan dan masih membandel, maka dengan sangat terpaksa kita (LSM) sebagai lembaga kontrol sosial, akan melakukan tindakan tegas, kita ambil ke jalur konstitusi, kita bawa masalah ini ke provinsi langsung dan pusat, agar ada tindakan tegas dari instansi terkait untuk memberi sangsi sesuai dengan pekerjaan dan jabatan para oknum yang melakukan hal tersebut,” tegas Andik.
Penulis : MJ
Editor : CS Kreasindo
