BENGKAYANG, RadarBangsa.co.id – Polres Bengkayang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Pelayanan Publik Tahun 2026 sebagai langkah strategis memperkuat kualitas layanan kepolisian yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kegiatan berlangsung Rabu (21/1/2026) di Aula Tunggal Panaluan Polres Bengkayang, melibatkan lintas pemangku kepentingan daerah.
Forum dipimpin langsung Wakapolres Bengkayang Kompol Suparwoto, S.I.P., dan dihadiri perwakilan pemerintah daerah, DPRD Bengkayang, perbankan, akademisi, tokoh agama, serta media. FKP menjadi ruang dialog terbuka untuk menyerap aspirasi publik sekaligus mengevaluasi standar pelayanan yang telah berjalan.
Dalam sambutannya, Kompol Suparwoto menegaskan bahwa masukan masyarakat merupakan fondasi peningkatan layanan kepolisian. Seluruh saran yang dihimpun akan ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan berkelanjutan pada unit pelayanan publik Polres Bengkayang.
“Pelayanan publik harus mudah diakses, transparan, dan berintegritas. Komitmen kami adalah memastikan setiap proses semakin akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar Suparwoto.
FKP diisi paparan teknis dari satuan fungsi pelayanan. Kasat Lantas Polres Bengkayang AKP Sunarli, S.Sos., M.H., memaparkan penguatan layanan SIM melalui Satpas, termasuk penerapan standar dan maklumat pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), penyediaan fasilitas ramah disabilitas, serta pengembangan inovasi layanan berbasis digital.
Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Bengkayang AKP Suprianto, S.H., menjelaskan implementasi layanan SKCK Full Online melalui Super App Polri pada 2026. Digitalisasi penuh, mulai dari pendaftaran hingga pembayaran, ditujukan untuk mempercepat layanan sekaligus meningkatkan transparansi.
Paparan lainnya disampaikan Ka SPKT Polres Bengkayang IPTU Oman Kurnianto, yang menekankan penguatan monitoring dan evaluasi layanan SPKT melalui penerapan standar pelayanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penyediaan fasilitas yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sesi diskusi menghasilkan sejumlah masukan konstruktif. Wakil Ketua DPRD Bengkayang Esidorus, S.P., M.P., mengapresiasi pemanfaatan media sosial dalam sosialisasi layanan lalu lintas. Ia juga mendorong pembinaan dan penindakan terhadap kendaraan bermuatan besar, penggunaan knalpot tidak standar, serta pengendara di bawah umur. Selain itu, ia mengusulkan pembatasan jam operasional kendaraan angkutan pada jam sekolah dan jam kerja padat.
Masukan lain datang dari akademisi, tokoh agama, perbankan, dan media yang menyoroti pentingnya sosialisasi layanan kepolisian kepada pelajar dan mahasiswa, pengawasan hiburan malam, pencegahan balap liar, hingga optimalisasi pembayaran digital dalam pelayanan publik.
Menutup forum, Kompol Suparwoto merangkum hasil FKP dengan dua kata kunci, yakni edukasi dan kolaborasi. Menurutnya, keberhasilan pelayanan publik membutuhkan keterlibatan dan kerja sama lintas sektor.
“Pelayanan publik yang berkualitas tidak bisa dikerjakan sendiri oleh kepolisian. Dibutuhkan kolaborasi semua pihak,” pungkasnya.
Penulis : Dedy
Editor : Zainul Arifin
Komentar