MAGELANG, RadarBangsa.co.id – Presiden RI Prabowo Subianto menutup kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4/2026). Agenda ini menjadi perhatian nasional karena mempertemukan 503 Ketua DPRD dari seluruh Indonesia untuk menyatukan arah pembangunan pusat dan daerah.
Kegiatan yang berlangsung sejak 15 April 2026 itu mengusung tema Memperkuat peran pimpinan DPRD provinsi/kabupaten/kota guna mendukung Asta Cita menyongsong Indonesia Emas 2045. Forum tersebut dinilai penting karena keputusan DPRD di daerah berpengaruh langsung terhadap anggaran publik, pelayanan masyarakat, dan percepatan pembangunan.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin turut mendampingi Presiden. Ia juga bertugas sebagai Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Pangkogasgabpad) untuk memastikan pengamanan VVIP berjalan optimal.
“Pengamanan dilaksanakan secara terpadu, profesional, dan humanis. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar,” ujar Mayjen TNI Achiruddin.
Sinergi TNI, Polri, dan pemerintah daerah menjadi faktor utama menjaga situasi tetap kondusif. Stabilitas keamanan dinilai penting agar seluruh peserta dapat mengikuti pengarahan Presiden tanpa gangguan.
Bagi masyarakat, forum seperti KPPD bukan sekadar agenda seremonial. Keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah berpotensi mempercepat realisasi program prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, hingga peningkatan kualitas layanan publik.
Presiden Prabowo dalam arahannya menekankan pentingnya kepemimpinan daerah yang solid dan sejalan dengan agenda nasional. Menurutnya, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan daerah benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Pimpinan daerah harus mampu bekerja cepat, tepat, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Sinergi pusat dan daerah adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Presiden Prabowo.
Dengan berakhirnya KPPD di Magelang, pemerintah berharap lahir komitmen baru dari para pimpinan DPRD untuk memperkuat pengawasan, mendorong kebijakan pro-rakyat, serta menjaga stabilitas pembangunan di daerah masing-masing. “Kolaborasi yang kuat akan menentukan keberhasilan pembangunan nasional,” pungkasnya.
Penulis : Bandi
Editor : Zainul Arifin
Komentar