BANGKALAN, RadarBangsa.co.id – Upaya Kabupaten Bangkalan memperkuat keterbukaan informasi publik kembali berbuah hasil. Pada puncak KI Awards 2025 yang digelar Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Hotel Aston Bojonegoro, Bangkalan dinobatkan sebagai Badan Publik Menuju Informatif dengan nilai 88,21. Capaian ini menjadi kemajuan signifikan karena untuk pertama kalinya Bangkalan berhasil menembus kategori tersebut dalam penilaian tingkat provinsi.
Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bangkalan, Zainal Alim, yang mewakili pemerintah daerah. Ajang KI Awards setiap tahun menilai keseriusan badan publik dalam menyediakan layanan informasi yang transparan melalui proses ketat seperti Self Assessment Questionnaire (SAQ), visitasi lapangan, hingga presentasi kepala daerah terkait strategi penguatan transparansi.
Hasil penilaian ini menegaskan bahwa Bangkalan telah menunjukkan konsistensi dalam memperbaiki tata kelola informasi publik. Dalam beberapa tahun terakhir, Diskominfo Bangkalan memperluas kanal layanan, menguatkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta meningkatkan kualitas layanan digital di seluruh perangkat daerah.
Zainal Alim menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi pengingat bahwa keterbukaan informasi kini menjadi kebutuhan pokok masyarakat. “Ini bukan sekadar prestasi, tetapi komitmen agar pelayanan informasi terus ditingkatkan. Kami ingin masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Seorang pejabat PPID pembantu yang enggan disebutkan namanya menyebut penghargaan ini menjadi momentum mempererat koordinasi antarperangkat daerah. “Standar layanan informasi semakin tinggi. Semua dinas kini dituntut lebih responsif,” katanya.
Predikat badan publik menuju informatif ini dipandang sebagai pijakan penting bagi Bangkalan untuk meraih kategori tertinggi Badan Publik Informatif pada periode berikutnya. Pemerintah Kabupaten Bangkalan menegaskan komitmennya memperkuat budaya transparansi sebagai bagian dari pembangunan pemerintahan modern dan pelayanan publik yang profesional.
