PROBOLINGGO, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memperkuat langkah percepatan pengentasan kemiskinan melalui program Sapa Bansos 2026. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan berbagai bantuan sosial, tali asih pilar sosial, hingga zakat produktif dengan total nilai mencapai Rp2,27 miliar kepada masyarakat Kota Probolinggo.
Penyaluran bantuan tersebut dilakukan di Kantor Wali Kota Probolinggo, Senin (8/6), sebagai bagian dari strategi Pemprov Jatim untuk memperluas perlindungan sosial sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan.
Khofifah menegaskan, program bantuan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada bantuan sesaat, tetapi juga dirancang untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.
“Fokus utama kita adalah mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menekan ketimpangan sosial. Karena itu perlindungan sosial yang diberikan harus adaptif dan mampu memberdayakan masyarakat,” kata Khofifah.
Menurutnya, pendekatan yang diterapkan Pemprov Jawa Timur saat ini menggabungkan dua strategi utama, yakni perlindungan sosial atau charity bagi kelompok rentan dan pemberdayaan (empowering) bagi masyarakat yang memiliki potensi meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri.
Program tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses terhadap bantuan dan kesempatan ekonomi.
Dalam kesempatan itu, Khofifah menjelaskan bahwa pada tahun 2026 Pemprov Jawa Timur mengalokasikan anggaran bantuan sosial dan tali asih pilar sosial sebesar Rp171,239 miliar yang disalurkan ke berbagai daerah di Jawa Timur. Dari total anggaran tersebut, Kota Probolinggo menerima alokasi sebesar Rp2,273 miliar.
Rinciannya, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus senilai Rp1,202 miliar diberikan kepada 601 keluarga penerima manfaat. Selain itu, bantuan sosial bagi masyarakat kategori kemiskinan ekstrem disalurkan kepada 284 penerima dengan total nilai Rp426 juta.
Tak hanya itu, bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) senilai Rp216 juta juga diberikan kepada 60 penerima manfaat. Sementara bantuan KIP KPM JAWARA sebesar Rp300 juta disalurkan kepada 100 penerima, dengan nilai bantuan masing-masing Rp3 juta per tahun.
Pemprov Jawa Timur juga memberikan bantuan operasional penyelenggaraan dan tali asih kepada 27 pilar sosial yang terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping disabilitas, serta Taruna Siaga Bencana (Tagana) dengan total bantuan Rp78,6 juta.
Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah penyaluran zakat produktif sebesar Rp50 juta kepada 100 penerima manfaat. Masing-masing warga memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp500 ribu.
Khofifah menilai bantuan berbasis pemberdayaan ekonomi tersebut memiliki dampak strategis karena dapat menjadi modal awal bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan mengurangi ketergantungan terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi yang masih banyak ditemukan di masyarakat.
“Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Ada yang digunakan untuk modal usaha yang bersifat pemberdayaan, dan ada juga yang memang bersifat bantuan sosial,” ujarnya.
Ia menambahkan, bantuan produktif diharapkan mampu menjadi instrumen untuk memutus mata rantai praktik rente yang kerap membebani masyarakat kecil.
“Kalau untuk kemiskinan ekstrem dan zakat produktif, sifatnya lebih pada pemberdayaan ekonomi. Harapan kita zakat produktif ini bisa membantu memutus mata rantai rente di masyarakat,” tegasnya.
Selain menyalurkan bantuan kepada masyarakat, Khofifah juga memberikan apresiasi kepada para pilar sosial yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesejahteraan masyarakat di lapangan.
Menurutnya, keberhasilan program perlindungan sosial tidak lepas dari peran para pendamping sosial, SDM PKH Plus, TKSK, Tagana, dan pendamping disabilitas yang secara langsung memastikan bantuan tersalurkan kepada warga yang berhak menerima.
“Semoga pengabdian panjenengan semua menjadi amal jariyah dan membawa manfaat luas bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Pilar sosial adalah kekuatan utama dalam menghadirkan perlindungan sosial yang responsif dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Aminuddin menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membantu upaya penurunan angka kemiskinan di daerahnya.
Ia mengungkapkan bahwa sinergi antara Pemkot Probolinggo dan Pemprov Jatim mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah, angka kemiskinan di Kota Probolinggo pada tahun 2025 berhasil turun sebesar 0,69 poin.
“Jika dilihat angkanya memang tampak kecil. Tetapi dibandingkan lima tahun terakhir, biasanya hanya turun sekitar 0,2. Ini menjadi kebahagiaan bagi kami semua,” kata Aminuddin.
Menurutnya, berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang selama ini dijalankan pemerintah menjadi faktor penting dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, Pemerintah Kota Probolinggo menargetkan tren penurunan angka kemiskinan dapat terus dipertahankan melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah provinsi.
“Terinspirasi oleh Ibu Gubernur, semoga dalam dua tahun ke depan kami bisa terus menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo,” pungkas Aminuddin.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar