BANGKALAN, RadarBangsa.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program strategis nasional yang mulai diterapkan di daerah sejak 2025, menuai sorotan di Kabupaten Bangkalan. Sejumlah wali murid dan pemerhati pendidikan menilai kualitas menu MBG yang diterima siswa belum memenuhi standar gizi seimbang, sehingga dikhawatirkan tidak berdampak optimal pada perbaikan gizi anak.
Program MBG dirancang pemerintah pusat untuk menekan angka stunting, meningkatkan status gizi, serta mendukung konsentrasi dan mutu pendidikan dasar. Bangkalan menjadi salah satu wilayah sasaran karena masih memiliki kerentanan persoalan gizi anak. Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal dan implementasi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, menu MBG di beberapa sekolah dinilai minim variasi, porsi terbatas, serta kurang kandungan protein, sayur, dan buah. Kondisi ini memicu kekhawatiran publik bahwa MBG hanya menjadi program formalitas tanpa dampak signifikan bagi kesehatan peserta didik.
Menanggapi polemik tersebut, Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Bangkalan, Ivan Mahardika Yusuf, mengaku belum dapat menjelaskan secara rinci regulasi dan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan MBG.
“Secara regulasi saya kurang paham, Mas. Namun sepengetahuan saya, pelaksanaan MBG di Bangkalan sudah sesuai SOP karena laporan kepala SPPG tiap dapur tidak menunjukkan adanya gejolak,” ujar Ivan kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).
Ivan mengaku baru mengetahui adanya laporan dugaan penyaluran MBG yang tidak sesuai ketentuan dari masyarakat dan pemberitaan media. Ia menyebut pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.
“Terima kasih atas laporannya. Biasanya kami langsung menyampaikan ke atasan dan melakukan sidak ke dapur yang menjadi aduan masyarakat,” jelasnya.
Terkait sanksi, Ivan menyatakan dapur MBG yang terindikasi bermasalah dapat dikenai penutupan sementara operasional untuk dilakukan evaluasi dan pembenahan.
“Sejauh yang saya ketahui, sanksinya berupa penutupan sementara bagi dapur MBG yang bermasalah,” ungkapnya.
Ia juga mengakui lemahnya pengawasan di lapangan, baik dari dokter gizi maupun kepala SPPG di masing-masing dapur, menjadi salah satu faktor munculnya persoalan. Hal tersebut, menurutnya, menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan.
“Ini menjadi evaluasi bagi kami agar pengawasan diperkuat dan program MBG benar-benar berjalan sesuai standar gizi,” pungkas Ivan.
Penulis : Lan
Editor : Zainul Arifin
Komentar