ASAHAN, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Asahan bersama DPRD akhirnya mengesahkan Rancangan APBD 2026 dengan total belanja Rp1,56 triliun. Keputusan ini diambil di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berdampak signifikan pada kapasitas fiskal daerah. Pemkab Asahan mencatat, pemangkasan sekitar Rp247 miliar membuat sejumlah program pembangunan harus disusun ulang.
Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, mengatakan bahwa kebijakan efisiensi TKD bukan hanya persoalan teknis anggaran, tetapi juga ujian bagi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pelayanan publik.
“Penyesuaian ini memaksa kita lebih selektif. Program infrastruktur yang belum mendesak akan digeser, sementara layanan dasar tetap harus berjalan. Masyarakat tidak boleh ikut menanggung risiko efisiensi fiskal,” ujar Bupati.
DPRD Asahan pun menyatakan bahwa seluruh fraksi memahami tekanan fiskal tersebut. Ketua DPRD, H. Efi Irwansyah Pane, menegaskan bahwa penajaman prioritas menjadi pilihan paling realistis.
“Pemangkasan TKD tentu menunda beberapa proyek fisik. Namun menjaga keberlanjutan layanan dasar adalah keharusan. DPRD mendukung penuh langkah pemerintah agar penyesuaian ini tidak mengganggu kebutuhan masyarakat,” katanya.
Sejumlah anggota dewan yang hadir juga menekankan perlunya strategi penguatan pendapatan asli daerah (PAD) agar ketergantungan pada TKD bisa berkurang. Mereka mendorong pemerintah memperluas sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat.
“Momentum efisiensi ini harus jadi evaluasi bersama. PAD perlu digarap lebih serius agar ruang fiskal daerah semakin kuat,” ujar salah satu anggota dewan.
R-APBD 2026 selanjutnya akan dikirim ke Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah. Pemkab Asahan berharap penyesuaian fiskal ini tetap membuka ruang bagi pembangunan yang memberikan dampak langsung bagi warga.
Lainnya:
- Tekan Stunting, Bangkalan Genjot Tanam Padi Biofortifikasi Kaya Zat Besi
- May Day 2026: Saat Buruh Masih Rentan, BPJS Ketenagakerjaan Cairkan Santunan Rp744 Juta di Lamongan
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
Penulis : Joko
Editor : Zainul Arifin
