R-APBD Asahan 2026 Disahkan di Tengah Pemangkasan

- Redaksi

Rabu, 26 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Asahan menyampaikan pendapat akhir pengesahan R-APBD 2026 di tengah kebijakan efisiensi TKD. (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Bupati Asahan menyampaikan pendapat akhir pengesahan R-APBD 2026 di tengah kebijakan efisiensi TKD. (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

ASAHAN, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Asahan bersama DPRD akhirnya mengesahkan Rancangan APBD 2026 dengan total belanja Rp1,56 triliun. Keputusan ini diambil di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berdampak signifikan pada kapasitas fiskal daerah. Pemkab Asahan mencatat, pemangkasan sekitar Rp247 miliar membuat sejumlah program pembangunan harus disusun ulang.

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, mengatakan bahwa kebijakan efisiensi TKD bukan hanya persoalan teknis anggaran, tetapi juga ujian bagi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pelayanan publik.
“Penyesuaian ini memaksa kita lebih selektif. Program infrastruktur yang belum mendesak akan digeser, sementara layanan dasar tetap harus berjalan. Masyarakat tidak boleh ikut menanggung risiko efisiensi fiskal,” ujar Bupati.

DPRD Asahan pun menyatakan bahwa seluruh fraksi memahami tekanan fiskal tersebut. Ketua DPRD, H. Efi Irwansyah Pane, menegaskan bahwa penajaman prioritas menjadi pilihan paling realistis.
“Pemangkasan TKD tentu menunda beberapa proyek fisik. Namun menjaga keberlanjutan layanan dasar adalah keharusan. DPRD mendukung penuh langkah pemerintah agar penyesuaian ini tidak mengganggu kebutuhan masyarakat,” katanya.

Sejumlah anggota dewan yang hadir juga menekankan perlunya strategi penguatan pendapatan asli daerah (PAD) agar ketergantungan pada TKD bisa berkurang. Mereka mendorong pemerintah memperluas sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat.

“Momentum efisiensi ini harus jadi evaluasi bersama. PAD perlu digarap lebih serius agar ruang fiskal daerah semakin kuat,” ujar salah satu anggota dewan.

R-APBD 2026 selanjutnya akan dikirim ke Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah. Pemkab Asahan berharap penyesuaian fiskal ini tetap membuka ruang bagi pembangunan yang memberikan dampak langsung bagi warga.

Lainnya:

Penulis : Joko

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

Bupati Lamongan Tancap Gas Reformasi Birokrasi, 34 Pejabat Resmi Dilantik
Bupati Lamongan Lantik 34 Pejabat, Dorong Percepatan Layanan Publik dan Birokrasi Efektif
1.239 Jemaah Haji Sidoarjo Berangkat, Wabup Tekankan Kesehatan
Sidoarjo Genjot Senam Jantung Sehat, 140 Instruktur Disiapkan Tekan Risiko
Medsos Dibatasi Usia 16 Tahun, NTB Dukung Perlindungan Anak Digital
Gebrak Rutilahu Diluncurkan, Wali Kota Lubuk Linggau Kejar Perbaikan 255 Rumah
DPRD Musi Rawas Gaspol 4 Raperda Krusial Dibahas, Dari Tata Ruang hingga Ketertiban Daerah
Banjir Sidoarjo Tak Kunjung Usai, Pemkab Gandeng BNPB Gaspol Rp209 M
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 5 Mei 2026 - 20:18 WIB

Bupati Lamongan Tancap Gas Reformasi Birokrasi, 34 Pejabat Resmi Dilantik

Selasa, 5 Mei 2026 - 20:12 WIB

Bupati Lamongan Lantik 34 Pejabat, Dorong Percepatan Layanan Publik dan Birokrasi Efektif

Selasa, 5 Mei 2026 - 19:44 WIB

1.239 Jemaah Haji Sidoarjo Berangkat, Wabup Tekankan Kesehatan

Selasa, 5 Mei 2026 - 19:37 WIB

Sidoarjo Genjot Senam Jantung Sehat, 140 Instruktur Disiapkan Tekan Risiko

Selasa, 5 Mei 2026 - 19:11 WIB

Gebrak Rutilahu Diluncurkan, Wali Kota Lubuk Linggau Kejar Perbaikan 255 Rumah

Berita Terbaru

Wabup Sidoarjo Mimik Idayana melepas jemaah haji di Sidoarjo, Selasa (5/5/2026). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Pemerintahan

1.239 Jemaah Haji Sidoarjo Berangkat, Wabup Tekankan Kesehatan

Selasa, 5 Mei 2026 - 19:44 WIB