SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Senator asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menyerukan agar pemerintah mempercepat pemerataan sekolah inklusi di seluruh jenjang pendidikan dan menegakkan keadilan bagi tenaga pendidik di Indonesia. Ia menilai dua isu tersebut menjadi fondasi penting bagi terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berkeadilan dan ramah bagi semua kalangan.
Dalam pandangannya, kebijakan sekolah inklusi belum berjalan secara merata. Banyak daerah, kata Lia, yang hanya memiliki sekolah inklusi di jenjang tertentu tanpa kesinambungan ke jenjang berikutnya.
“Jangan sampai anak-anak difabel bisa bersekolah di jenjang SMP karena ada sekolah inklusi, tapi ketika mereka ingin melanjutkan ke SMA, ternyata di wilayah tersebut tidak tersedia sekolah yang mendukung kebutuhan mereka,” ujar Lia Istifhama di Surabaya, Selasa (4/11/2025).
Menurutnya, pendidikan inklusi tidak cukup hanya membuka akses di satu tingkat pendidikan. Pemerintah, kata Lia, harus memastikan keberlanjutan layanan dan fasilitas hingga ke tingkat atas agar setiap anak difabel memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang sesuai potensinya.
“Pendidikan inklusif adalah wujud nyata dari keberpihakan negara terhadap hak setiap warga negara untuk belajar. Karena itu, kebijakan ini harus konsisten dan berjenjang,” tegasnya.
Selain menyoroti persoalan akses bagi anak difabel, Lia juga menaruh perhatian besar terhadap ketimpangan kesejahteraan guru di Indonesia. Ia menilai masih ada kesenjangan signifikan antara guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan guru di bawah Kementerian Agama (Kemenag).
“Kalau kita bicara sertifikasi guru, datanya cukup mencolok. Guru di bawah Kemendikbud sudah mencapai sekitar 65 persen, sementara guru Kemenag masih di angka sekitar 30 persen. Ini jelas menunjukkan adanya ketimpangan yang harus segera ditangani,” ujarnya.
Lia menilai ketimpangan tersebut bisa berdampak pada motivasi dan kualitas pengajaran. Ia mengingatkan bahwa guru merupakan ujung tombak pendidikan bangsa, sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian dan penghargaan yang setara tanpa membedakan instansi induknya.
“Guru Kemenag dan Kemendikbud sama-sama mendidik anak bangsa. Maka sudah seharusnya mereka mendapatkan perlakuan dan penghargaan yang setara,” tegas Lia.
Lebih lanjut, senator yang akrab disapa Ning Lia itu menekankan bahwa keadilan pendidikan tidak hanya bisa diwujudkan melalui kebijakan teknis, melainkan juga melalui empati dan komitmen moral dari para pengambil kebijakan.
Ia berharap pemerintah lebih peka terhadap kebutuhan siswa difabel sekaligus memperjuangkan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai pilar utama pendidikan nasional.
“Kalau kita ingin menciptakan pendidikan yang berkeadilan, maka setiap kebijakan harus berpihak pada manusia bukan hanya angka dan data. Anak-anak difabel, guru, semua mereka adalah bagian dari masa depan bangsa ini,” pungkas Lia Istifhama.
Lainnya:
- DPRD Musi Rawas Gaspol 4 Raperda Krusial Dibahas, Dari Tata Ruang hingga Ketertiban Daerah
- Banjir Sidoarjo Tak Kunjung Usai, Pemkab Gandeng BNPB Gaspol Rp209 M
- Sidoarjo Hapus Denda Pajak 2026, Warga Dikejar Deadline Oktober
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
