SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyiapkan kebijakan afirmatif berupa kuota khusus 5 persen di sekolah negeri bagi anak buruh. Langkah ini dinilai krusial di tengah tingginya tekanan ekonomi keluarga pekerja dan ketatnya persaingan masuk sekolah negeri.
Kebijakan tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) yang ditarget rampung dalam sepekan. Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan, skema ini dirancang agar akses pendidikan lebih adil bagi keluarga buruh di wilayah industri.
“Perbup segera kita susun. Kita siapkan alokasi 5 persen untuk anak buruh dengan verifikasi ketat agar tepat sasaran,” ujar Subandi saat dialog bersama serikat pekerja di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (24/4/2026).
Sidoarjo dikenal sebagai salah satu pusat industri terbesar di Jawa Timur. Kawasan Waru, Krian, hingga Gedangan setiap hari menyerap ribuan tenaga kerja dari berbagai sektor manufaktur.
Namun di balik tingginya serapan tenaga kerja, persoalan kesejahteraan masih menjadi tantangan. Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berada di kisaran Rp4,6 juta kerap dinilai belum cukup untuk menutup kebutuhan hidup, terutama biaya pendidikan anak.
Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Setiap tahun, banyak siswa terpaksa beralih ke sekolah swasta dengan biaya lebih tinggi, yang memberatkan keluarga buruh.
Kebijakan kuota 5 persen ini diharapkan menjadi solusi awal untuk membuka akses pendidikan yang lebih merata. Selain meringankan beban biaya, langkah ini juga memberi peluang lebih besar bagi anak buruh mendapatkan pendidikan berkualitas.
Meski demikian, sejumlah pihak mengingatkan pentingnya pengawasan ketat. Validasi data buruh dan transparansi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi kunci agar kebijakan tidak disalahgunakan.
Selain sektor pendidikan, Pemkab Sidoarjo juga menyiapkan penguatan program kesejahteraan buruh lainnya. Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) akan dianggarkan rutin setiap tahun dengan pendekatan yang lebih inklusif.
“May Day kita kemas positif, membangun kebersamaan antara pekerja, pemerintah, dan dunia usaha,” kata Subandi.
Pemkab juga berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan minimal dua kali setahun. Hal ini penting untuk menjawab tantangan industri yang semakin mengarah pada otomasi dan digitalisasi.
Di sisi lain, dukungan terhadap UMKM juga terus diperkuat sebagai bagian dari ekosistem ekonomi buruh. Produk lokal didorong menjadi pilihan utama agar perputaran ekonomi tetap terjadi di daerah.
“Produk lokal harus jadi tuan rumah. Kalau ekonomi bergerak, kesejahteraan buruh ikut meningkat,” tegasnya.
Kebijakan afirmatif ini menjadi sinyal keberpihakan pemerintah daerah. Namun publik menanti implementasi nyata di lapangan, agar kuota pendidikan ini benar-benar menjawab kebutuhan riil keluarga buruh di Sidoarjo.
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
Komentar