SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Bupati Sidoarjo H Subandi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan inovasi yang dijalankan berdampak langsung bagi masyarakat. Desakan itu disampaikan setelah jumlah inovasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meningkat dari 262 pada 2025 menjadi 382 pada 2026, sementara prevalensi stunting justru naik dari 8,4 persen menjadi 10,6 persen.
Subandi menyampaikan hal tersebut dalam acara Apresiasi Kontributor Inovasi Sidoarjo Tahun 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (15/10/2026). Ia mengingatkan bahwa banyaknya program baru tidak otomatis menunjukkan keberhasilan pembangunan apabila persoalan masyarakat belum tertangani.
“Kalau pola kerja kita masih sama, kita harus berubah dengan inovasi. Tetapi, inovasi itu harus berkelanjutan. Kita harus bekerja dengan hasil yang berdampak langsung kepada masyarakat,” tegas Subandi.
Selain stunting, sejumlah indikator pembangunan daerah masih menjadi perhatian Pemkab Sidoarjo. Dalam sambutannya, Subandi menyoroti tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,49 persen, angka kemiskinan 4,40 persen, serta indeks lingkungan hidup sebesar 62,37.
Menurut Subandi, kondisi tersebut perlu menjadi dasar bagi setiap OPD untuk mengevaluasi program dan menentukan intervensi yang tepat. Inovasi, kata dia, harus mampu menjawab persoalan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Inovasi ini harus menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Ia juga meminta tujuh perangkat daerah yang belum melaporkan inovasinya segera melakukan evaluasi. Pengembangan program dan pelaporan inovasi harus berjalan beriringan agar tujuan, keberlanjutan, serta manfaat setiap terobosan dapat diketahui dengan jelas.
Di sektor kesehatan, Subandi menekankan pentingnya penanganan stunting secara terpadu. Ia meminta Dinas Kesehatan, perangkat daerah yang menangani keluarga berencana, OPD terkait, kecamatan, hingga pemerintah desa terlibat dalam upaya tersebut.
Sekretaris Daerah juga diminta melakukan pemetaan berbasis data untuk mengetahui kondisi di lapangan dan menentukan langkah penanganan yang sesuai. Sementara itu, pemerintah desa didorong berperan melalui penganggaran APBDes sesuai ketentuan dan kebutuhan.
“Masalah stunting ini, tolong semuanya ikut gerak bersama-sama. Pak Sekda juga tolong lakukan pemetaan berbasis data untuk mengetahui persoalan di lapangan dan menentukan langkah penanganan yang tepat,” ujarnya.
Persoalan pendidikan turut menjadi perhatian. Subandi meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan outdoor learning (ODL) dan menghentikan sementara kegiatan tersebut pada 2026 menyusul laporan mengenai potensi persoalan bagi sekolah maupun orang tua.
“Saya minta Dinas Pendidikan memberikan arahan yang jelas kepada sekolah. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya memberikan manfaat justru menimbulkan persoalan,” katanya.
Di sisi lain, inovasi yang berangkat dari kebutuhan langsung warga terlihat dalam program Tali Asih di Kecamatan Krian. Program tersebut menggalang donasi sukarela dari aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat kecamatan untuk membantu warga lanjut usia serta penyandang disabilitas memperoleh alat bantu.
Camat Krian Kusdianto menjelaskan, program itu muncul karena kebutuhan sebagian warga belum sepenuhnya terpenuhi oleh bantuan yang tersedia.
“Dalam satu bulan, minimal kami bisa memberikan satu alat bantu. Bahkan, terkadang bisa sampai dua alat bantu. Donasi ini berasal dari ASN dan perangkat yang ingin membantu warga secara sukarela,” jelas Kusdianto.
Ia berharap program tersebut dapat melengkapi bantuan pemerintah kabupaten dan mempercepat pemenuhan kebutuhan warga yang memerlukan alat bantu.
Peningkatan jumlah inovasi menjadi modal bagi Pemkab Sidoarjo untuk memperbaiki pelayanan dan menyelesaikan persoalan pembangunan. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program memberikan manfaat yang terukur, termasuk mendorong penurunan stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
Komentar