JEMBER, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan pentingnya menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas pemerintah pusat. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Jember, Mohammad Fawait, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah di Pendopo Wahyawibawagraha, Jember, Kamis (15/10/2026).
Dalam forum bertema Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Strategis Nasional itu, Gus Fawait juga meminta agar pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kebutuhan Kabupaten Jember. Ia menyebut Jember memiliki jumlah penduduk miskin absolut terbanyak kedua di Jawa Timur.
Rakor tersebut dihadiri Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Cheka Virgowansyah, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kemendagri, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan tokoh masyarakat.
Gus Fawait mengatakan, program prioritas yang disusun pemerintah kabupaten diarahkan agar sejalan dengan kebijakan nasional. Keselarasan itu diharapkan mendukung pelaksanaan program pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik.
“Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kunjungannya Gus Khozin atau dari Komisi II DPR RI dan juga Pak Dirjen dan Pak Direktur. Yang kedua, tadi saya sampaikan bahwa program prioritas pemerintah kabupaten adalah program-program yang menjadi prioritas pemerintah pusat,” ujar Gus Fawait.
Menurut dia, kesamaan arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu modal untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan. Pemkab Jember juga berupaya menyampaikan kebutuhan daerah agar mendapat perhatian dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti penataan regulasi dan evaluasi tata kelola pemerintahan daerah. Ia juga menjelaskan bahwa opsi sistem pemilihan kepala daerah masih dikaji bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu.
Menurut Khozin, kajian tersebut perlu mempertimbangkan data serta manfaat dan dampak dari setiap opsi kebijakan.
“Alasannya, maslahatnya jauh lebih besar dibanding mafsadatnya. Karena dari data Kementerian Dalam Negeri, disharmoni kepala daerah dan wakil kepala daerah itu di atas angka 50 persen,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembahasan mengenai opsi pemilihan kepala daerah. Bahan yang tersedia belum merinci pilihan kebijakan yang akan diputuskan maupun jadwal penetapannya.
Dari pemerintah pusat, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah menekankan pentingnya jalur komunikasi bagi kepala daerah untuk menyampaikan persoalan pemerintahan secara langsung kepada Kementerian Dalam Negeri.
Ia memaparkan adanya forum rutin setiap Rabu sebagai salah satu sarana penyampaian berbagai persoalan tersebut. Selain itu, sinkronisasi lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.
Sejumlah bidang yang disoroti meliputi ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur. Koordinasi di berbagai tingkatan pemerintahan diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan hingga tingkat daerah.
Rakor tersebut menjadi forum bagi pemerintah daerah, DPR RI, dan Kemendagri untuk membahas keselarasan program nasional dengan kebutuhan daerah. Namun, bahan kegiatan belum mencantumkan keputusan konkret, target pelaksanaan, atau tindak lanjut resmi yang ditetapkan dalam pertemuan tersebut.
Penulis : Herry
Editor : Zainul Arifin
Komentar