SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Tingkat kepuasan warga Jawa Timur terhadap kinerja Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak pada periode kedua kepemimpinan mereka mencapai 79,6 persen. Angka tersebut tercatat dalam survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) yang dilakukan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Hasil survei itu dipaparkan Peneliti ARCI Baihaki Sirajt di Surabaya, Kamis (3/9/2026). Penilaian warga mencakup sejumlah program Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama sekitar satu setengah tahun masa kepemimpinan Khofifah-Emil pada periode kedua.
Survei dilaksanakan pada 18-28 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.200 responden. ARCI mencatat margin of error 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Pengambilan sampel menggunakan metode stratified random sampling dan survei disebut dibiayai secara mandiri.
“Sejumlah program seperti beasiswa pendidikan SMA/SMK swasta, Bus Trans Jatim, pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga pengelolaan sampah mulai dirasakan warga,” kata Baihaki.
Dari berbagai program yang diukur, Bus Trans Jatim mencatat tingkat kepuasan paling tinggi, yakni 82,5 persen. Warga berharap layanan transportasi publik tersebut terus diperluas ke wilayah lain di Jawa Timur.
“Harapan masyarakat adalah program Bus Trans Jatim terus diperluas ke wilayah-wilayah lain di Jawa Timur,” ujar Baihaki.
Menurutnya, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi umum membuat perluasan koridor menjadi salah satu pekerjaan rumah Pemprov Jatim. Saat ini, Bus Trans Jatim telah memiliki delapan koridor.
Program pengelolaan sampah juga mendapat respons positif. Sebanyak 81,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Pemprov Jatim bersama pemerintah kabupaten/kota dalam menangani persoalan sampah.
Program Perisai Anak dan KIP Jawara memperoleh tingkat kepuasan 78,1 persen. Masyarakat berharap kedua program tersebut dapat berjalan konsisten dan manfaatnya terus dirasakan.
Di bidang pendidikan, beasiswa SMA/SMK swasta bagi warga tidak mampu memperoleh tingkat kepuasan 76,8 persen. Meski mendapat respons positif, warga masih meminta Pemprov Jatim memperkuat pengawasan terhadap praktik pungutan liar di sekolah SMA/SMK negeri.
Pemutihan pajak kendaraan bermotor juga menjadi salah satu program yang mendapat penilaian positif. Tingkat kepuasannya mencapai 77,7 persen.
Namun, survei ARCI mencatat sejumlah persoalan yang masih disorot masyarakat. Salah satunya berkaitan dengan ketentuan penghapusan denda yang dinilai belum sepenuhnya dipahami oleh wajib pajak.
Wajib pajak yang terlambat membayar selama satu atau dua bulan masih dapat dikenai denda, sedangkan penghapusan denda berlaku untuk keterlambatan tertentu. Layanan Samsat Corner juga dinilai masih perlu ditingkatkan.
“Program ketahanan pangan dan Bansos Plus juga mendapat tingkat kepuasan 79,6 persen,” kata Baihaki.
Di tengah tingginya penilaian terhadap sejumlah program, infrastruktur jalan provinsi justru menjadi titik lemah dalam survei ARCI.
Kepuasan terhadap program perbaikan jalan provinsi yang dilakukan Bina Marga Jatim hanya berada pada angka 48,4 persen. Sebaliknya, 51,6 persen responden menyatakan tidak puas.
Baihaki menyebut persoalan jalan provinsi menjadi salah satu pekerjaan rumah penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
“Mayoritas responden ingin Pemprov Jatim fokus untuk memperbaiki jalan provinsi di daerah-daerah,” ujarnya.
Hasil survei tersebut memperlihatkan adanya perbedaan penilaian warga terhadap program pemerintah. Program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan sehari-hari, seperti transportasi publik, pendidikan, pengelolaan sampah dan pelayanan pajak kendaraan, mendapat tingkat kepuasan relatif tinggi.
Namun, persoalan infrastruktur jalan masih menjadi keluhan yang cukup besar. Kondisi tersebut menjadi catatan di tengah kebutuhan perluasan transportasi publik yang juga membutuhkan dukungan infrastruktur memadai.
Angka kepuasan 79,6 persen menunjukkan mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap kinerja Khofifah-Emil. Pada saat yang sama, hasil survei ARCI juga menunjukkan masih adanya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan layanan dan penyelesaian persoalan yang belum mendapat penilaian tinggi.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar