Warga Tunggulsari Ultimatum Pemkab Kendal Tujuh Hari Terkait Izin Tambang

Jumat, 26 September 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

KENDAL,RadarBangsa.co.id – Warga Desa Tunggulsari, Kecamatan Brangsong, memberikan tenggat waktu tujuh hari kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal untuk menindaklanjuti tuntutan terkait aktivitas pertambangan galian C di wilayah tersebut.

Jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada langkah nyata, warga mengancam akan menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Pernyataan itu disampaikan perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Jawa Tengah, Albadrun Munir Wijaya, usai mendampingi warga dalam audiensi dengan Bupati Kendal Dyah Kartika di Gedung Abdi Praja, Kamis (25/9/2025).

“Kami memberikan waktu tujuh hari kepada Pemkab untuk segera melaksanakan tuntutan warga, yaitu mengirim surat ke Dinas ESDM Jawa Tengah,” tegas Munir.

Menurutnya, tenggat serupa juga berlaku untuk proses pemeriksaan oleh Inspektorat Kendal terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa Tunggulsari.

“Jika dalam tujuh hari tidak ada perkembangan nyata, maka kami akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum, seperti PTUN dan sebagainya,” tambahnya.

Tiga Perusahaan Tambang.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan tokoh pemuda Tunggulsari, Erwin, meminta Bupati Kendal agar surat peninjauan ulang yang akan dikirim ke Dinas ESDM Jateng tidak hanya menyasar satu perusahaan tambang yang sudah mengantongi izin, tetapi juga dua perusahaan lain yang tengah mengurus perizinan.

“Sejak awal muncul tiga perusahaan yang mengajukan izin penambangan galian C di Tunggulsari. Jadi, kami berharap peninjauan ulang dilakukan terhadap tiga perusahaan sekaligus, meskipun saat ini baru satu yang izinnya terbit,” ujarnya.

Erwin menegaskan, ketiga perusahaan tersebut tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum proses perizinan berjalan.

“Kami sama sekali tidak diajak rembukan atau sosialisasi. Tahu-tahu sudah ada izin penambangan. Ini kan tidak benar,” ujarnya.

Ia juga menyatakan kesediaannya untuk ikut mengawal proses penonaktifan kepala desa jika terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan.

 

Penulis : Rob

Editor : Arifin Zaenul

Berita Terkait

Pernah Mendaki Ijen, Konjen AS Terpikat Wisata dan Kuliner Banyuwangi
Operasi Patuh Candi 2026, Polres Kendal Mengajak Warga Tertib Taat Bayar Pajak
496 Tahun Pamekasan, Komitmen Baru untuk Daerah yang Lebih Maju
Pemprov Jatim Raih Satya JKN Awards 2026, Khofifah Perkuat Perlindungan Pekerja
24 Tim dari 18 Kecamatan Ramaikan Bupati Cup Free Fire Pasuruan
Seni Budaya Kendal Tampil di Panggung Nasional TMII, Sedot Perhatian Pengunjung
SMK Muhammadiyah 3 Weleri Bentuk Siswa Disiplin dan Peduli Lingkungan
Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 10:12

Pernah Mendaki Ijen, Konjen AS Terpikat Wisata dan Kuliner Banyuwangi

Kamis, 5 November 2026 - 22:03

Operasi Patuh Candi 2026, Polres Kendal Mengajak Warga Tertib Taat Bayar Pajak

Kamis, 5 November 2026 - 08:46

496 Tahun Pamekasan, Komitmen Baru untuk Daerah yang Lebih Maju

Senin, 2 November 2026 - 10:14

Pemprov Jatim Raih Satya JKN Awards 2026, Khofifah Perkuat Perlindungan Pekerja

Senin, 2 November 2026 - 06:05

24 Tim dari 18 Kecamatan Ramaikan Bupati Cup Free Fire Pasuruan

Berita Terbaru