JAKARTA, RadarBangsa.co.id — Laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur kini melambat di bawah 1 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional. Namun, distribusi penduduk di tingkat kabupaten masih timpang, menimbulkan tantangan baru dalam perencanaan pembangunan dan layanan publik, menurut Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.
Dalam pertemuan dengan Senator DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, di kantor BKKBN pada Kamis (15/1), Wihaji menegaskan pengendalian laju pertumbuhan penduduk menjadi prioritas strategis kementeriannya.
“Secara provinsi, Jawa Timur sudah melambat. Tapi kalau dibedah per kabupaten, pertumbuhannya tidak sama. Ada yang sudah sangat rendah, ada yang masih tinggi,” ujar Wihaji, menjelaskan perbedaan pertumbuhan antarwilayah.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pengendalian makro tidak boleh menutupi ketimpangan lokal yang berpotensi menimbulkan penumpukan penduduk di beberapa daerah dan kekosongan di wilayah lain.
Wihaji menyoroti dampak ketimpangan demografi terhadap pembangunan daerah, pelayanan publik, dan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, kebijakan kependudukan harus berbasis data akurat dan disesuaikan karakteristik wilayah untuk memastikan pemerataan.
Senator Lia Istifhama menyambut langkah tersebut dan menekankan pentingnya penguatan keluarga serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Pengendalian penduduk harus dibarengi dengan penguatan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, agar bonus demografi benar-benar memberi manfaat,” kata Lia.
Keduanya sepakat bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mengelola dinamika kependudukan Jatim yang kompleks. Pertemuan ini menegaskan komitmen BKKBN dan DPD RI untuk mendorong kebijakan kependudukan yang seimbang, berbasis data, dan mendukung pemerataan pembangunan.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
