MALANG, RadarBangsa.co.id – Di tengah kompleksitas persoalan sosial di Jawa Timur, kiprah Anggota DPD RI, Lia Istifhama, mendapat sorotan publik. Ia diganjar penghargaan bergengsi Figur Akselerator Kemajuan dalam ajang DetikJatim Awards 2025 atas dedikasinya mendorong kesejahteraan masyarakat dan inovasi layanan publik yang inklusif.
Penghargaan yang diterima Lia Istifhama bukan sekadar simbol apresiasi, melainkan cerminan dari konsistensinya mengawal isu-isu sosial yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Sebagai wakil daerah di DPD RI, Lia dikenal aktif memperjuangkan kebijakan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok rentan yang kerap terpinggirkan dari akses bantuan pemerintah.
Dalam kiprahnya, Lia mendorong agar Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Daerah dapat sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Langkah ini dinilai strategis karena mampu meringankan beban fiskal pemerintah daerah, sekaligus memastikan target Universal Health Coverage (UHC) 100 persen benar-benar tercapai di Jawa Timur. Gagasannya mendapat dukungan luas dari kalangan birokrasi dan pemerhati kebijakan publik karena menyentuh esensi keadilan sosial dalam konteks pelayanan kesehatan nasional.
Tak berhenti di bidang kesehatan, Lia juga menyoroti pentingnya pemenuhan gizi bagi generasi muda. Ia mendorong perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tak hanya menyentuh sekolah formal, tetapi juga santri di pondok pesantren yang selama ini belum menjadi prioritas. “Anak-anak pesantren adalah bagian dari masa depan bangsa. Mereka perlu mendapat perhatian yang sama dalam hal pemenuhan gizi,” ujarnya dalam kesempatan terpisah.
Konsistensi Lia dalam memperjuangkan pendidikan inklusif juga menjadi alasan kuat di balik penghargaan yang diterimanya. Ia mengusulkan agar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) di perguruan tinggi negeri menambah kuota khusus bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, akses terhadap pendidikan tinggi merupakan hak setiap warga negara, tanpa terkecuali. “Kita harus memastikan pendidikan benar-benar inklusif, bukan sekadar jargon,” tegasnya.
Selain di ranah kebijakan sosial, Lia juga dikenal aktif membangun sinergi dengan lembaga pengawasan publik. Bersama Ombudsman Jawa Timur, ia menggagas pembentukan Posko Pengaduan Bersama DPD-Ombudsman. Posko ini menjadi kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan layanan publik — mulai dari sengketa tanah, keluhan layanan pendidikan, hingga administrasi kependudukan. Inisiatif tersebut memperkuat sistem pengawasan partisipatif yang menempatkan warga sebagai subjek utama dalam evaluasi kinerja pelayanan publik.
“Setiap aspirasi masyarakat harus menemukan jalannya. Posko ini hadir agar keluhan tidak berhenti di ruang-ruang birokrasi, tetapi segera ditindaklanjuti,” kata Lia dalam sambutannya usai menerima penghargaan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada DetikJatim atas apresiasi yang diberikan, seraya berharap penghargaan ini menjadi pelecut semangat bagi insan publik untuk terus bekerja dengan hati.
Melalui berbagai terobosannya, Lia Istifhama menegaskan bahwa politik bukan semata soal kekuasaan, melainkan tentang keberpihakan dan kerja nyata untuk masyarakat. Penghargaan dari DetikJatim Awards 2025 menjadi pengakuan atas perjalanan panjangnya memperjuangkan keadilan sosial dan memperkuat layanan publik yang berkeadaban.
“Setiap langkah kecil yang membawa manfaat bagi rakyat adalah kemenangan yang sesungguhnya,” tutupnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
