BANYUWANGI, RadarBangsa.co.id – Banyuwangi kembali dipercaya pemerintah pusat menjadi daerah percontohan nasional dalam penanganan kemiskinan. Kali ini, Kementerian Sosial (Kemensos) memilih Banyuwangi sebagai lokasi piloting Program Pemberdayaan dan Pengentasan Sosial Ekonomi (PPSE).
Program tersebut diarahkan untuk mengembangkan model pemberdayaan keluarga penerima manfaat (KPM) agar tidak hanya bergantung pada bantuan sosial (bansos), tetapi juga memiliki kapasitas ekonomi, akses usaha, aset, hingga mampu mandiri dan graduasi dari bansos.
Penunjukan Banyuwangi sebagai lokasi piloting PPSE disampaikan Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan, dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan jajaran perangkat daerah, Jumat (21/8/2026).
Andy mengatakan, Banyuwangi dipilih karena sebelumnya dinilai berhasil menjalankan piloting digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos). Program tersebut kini telah diperluas ke 43 kabupaten/kota di Indonesia.
Menurut Andy, pengalaman Banyuwangi dalam menjalankan digitalisasi Perlinsos menjadi salah satu pertimbangan Kemensos untuk kembali menjadikan daerah tersebut sebagai lokasi percontohan.
“Model pengentasan kemiskinan ini tidak bisa kita uji di banyak tempat secara bersamaan, harus fokus di lokasi tertentu. Oleh karena itu, kami memilih Banyuwangi sebagai model percontohan harapannya kesuksesan Perlinsos terulang lagi di sini,” ujar Andy.
Melalui PPSE, Kemensos akan mengembangkan pemberdayaan yang mencakup aspek sosial dan ekonomi. Pendekatannya dilakukan melalui penguatan kemampuan, kepemilikan aset, serta akses yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
Sasaran program mencakup KPM penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, dan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), termasuk orang tua siswa Sekolah Rakyat (SR).
“Sasaran programnya mencakup KPM penerima PKH, Sembako, dan ATENSI, serta orang tua siswa Sekolah Rakyat (SR). Prioritas diberikan kepada masyarakat yang masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1-4, berusia 19-64 tahun, serta telah menjadi penerima PKH dan/atau Sembako minimal selama satu tahun,” ujar Andy.
KPM yang telah memiliki rintisan usaha akan mendapatkan prioritas. Skema tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi yang sudah berjalan sehingga pemberdayaan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian.
Program juga dapat menyasar masyarakat yang mengalami risiko sosial sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Dalam pemetaan ekosistem kemiskinan di Banyuwangi, Kemensos melihat terdapat dua aspek yang berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan, yakni sektoral dan manajerial.
Pada aspek sektoral, pemberdayaan di bidang pertanian dan penciptaan lapangan kerja formal dinilai menjadi faktor penting. Bantuan sosial tetap dibutuhkan untuk melindungi masyarakat rentan, tetapi pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan membutuhkan penguatan kemampuan ekonomi masyarakat.
“Oleh karena itu, strategi pemberdayaan masyarakat dan kemudahan investasi jauh lebih signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan,” tambah Andy.
Aspek kedua berkaitan dengan manajerial, khususnya ketepatan data. Menurut Andy, intervensi penanggulangan kemiskinan akan lebih efektif apabila didukung data yang akurat dan terintegrasi.
“Ketepatan data menjadi faktor dominan. Penguatan intervensi berbasis data, seperti integrasi dengan sistem UGD Kemiskinan Banyuwangi, signifikan menurunkan angka kemiskinan,” sambungnya.
Untuk menyusun model PPSE, Kemensos telah menerjunkan tim dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat. Tim tersebut bertugas melakukan pemetaan sekaligus menyusun model pengentasan kemiskinan berbasis riset komprehensif di Banyuwangi.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan kesiapan pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi teknis dari Kemensos. Ia menyebut angka kemiskinan Banyuwangi saat ini berada di angka 6,13 persen.
“Ini menjadi PR bagi Banyuwangi atas kepercayaan dari pusat. Kami yakin program ini akan bermanfaat bagi warga, tidak hanya bansos namun juga ada penguatan dan peningkatan kapasitas ekonomi rakyat,” kata Ipuk.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar