SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Nama Senator Lia Istifhama kian menguat dalam percaturan politik nasional. Terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur, Lia mencatat sejarah sebagai senator perempuan yang non-petahana dengan perolehan suara tertinggi di Indonesia. Lebih dari sekadar capaian elektoral, konsistensinya hadir langsung di tengah masyarakat menjadi sorotan publik.
Dalam Pemilu 2024, Lia Istifhama meraih 2.739.123 suara. Raihan ini menempatkannya sebagai senator perempuan non-petahana dengan suara terbanyak secara nasional, hanya berada di bawah Komeng dari Jawa Barat dan Gus Yasin dari Jawa Tengah.
Namun, perhatian publik tidak semata tertuju pada angka. Lia, yang akrab disapa Ning Lia, dikenal dengan pendekatan politik turun langsung ke masyarakat atau mudun ngisor. Ia secara rutin hadir di ruang-ruang sosial warga, mulai dari desa hingga kawasan perkotaan, mendengarkan aspirasi dan tanpa sekat formalitas.
Meski berasal dari keluarga tokoh nasional, Lia Istifhama tidak membangun jarak dengan konstituen. Ia juga merupakan keponakan mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sekaligus putri KH Maskur Hasyim, tokoh Nahdlatul Ulama. Latar belakang tersebut tidak menjadikannya elitis dalam berpolitik.
Di luar aktivitas politik, Lia dikenal aktif sebagai advokat, akademisi, penulis, dan pegiat sosial. Kombinasi peran ini memperkuat dalam pendekatannya untuk memahami persoalan masyarakat dari berbagai sudut pandang.
“Bagi saya, politik adalah amanah. Wakil rakyat tidak boleh hanya hadir di ruang rapat, tetapi juga di tengah masyarakat yang menghadapi persoalan nyata setiap hari,” ujar Lia Istifhama, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, saat berdialog dengan warga di Surabaya.
Pendekatan Lia mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Pengamat politik Universitas Negeri Surabaya, Mubarok, menilai pola komunikasi yang dibangun Lia memberi kontribusi positif terhadap citra DPD RI.
“Ning Lia membawa orientasi baru yang berpihak pada konstituen. Ia aktif menemui masyarakat lintas lapisan dan menghadirkan inovasi dalam menyerap aspirasi daerah. Ini penting untuk menghilangkan kesan elitis yang selama ini melekat pada DPD,” kata Mubarok.
Menurutnya, kehadiran senator secara konsisten di daerah pemilihan berperan penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan daerah.
Komitmen turun ke bawah kembali ditunjukkan Lia melalui agenda reses dan penyerapan aspirasi di 16 kabupaten dan kota di Jawa Timur, di antaranya Surabaya, Malang Kota dan Kabupaten, Lamongan, Gresik, Nganjuk, Pacitan, Bondowoso, hingga Pamekasan.
Dari rangkaian pertemuan tersebut, mengemuka empat isu strategis yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat.
Pertama, sektor kesehatan, khususnya penerapan Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS. Lia menyoroti masih banyak rumah sakit daerah yang menunggu petunjuk teknis sehingga kesulitan menyesuaikan kapasitas layanan.
“Rumah sakit daerah perlu kepastian regulasi agar tetap produktif dan mampu memperkuat fungsi promotif serta preventif bagi masyarakat,” ujar Lia.
Kedua, sektor pendidikan, terutama akses Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi guru Raudlatul Athfal di bawah Kementerian Agama. Menurut Lia, peran pendidik PAUD berbasis keagamaan sangat strategis, namun belum diikuti dengan kesempatan seleksi yang setara.
Ketiga, perlindungan jaminan sosial bagi pelaku pariwisata. Banyak pekerja sektor ini belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, padahal pariwisata merupakan penggerak utama ekonomi daerah. Lia juga mendorong integrasi layanan kesehatan di kawasan wisata.
Keempat, pelestarian budaya dan bahasa daerah. Lia menekankan pentingnya penyusunan kamus untuk sekitar 718 bahasa daerah sebagai langkah konkret perlindungan budaya nasional dan mendorong agar program tersebut masuk prioritas anggaran pemerintah pada 2027.
Konsistensi Lia Istifhama hadir langsung di tengah masyarakat menunjukkan bahwa representasi politik tidak berhenti pada perolehan suara. Tantangan selanjutnya adalah memastikan aspirasi daerah yang dihimpun dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nasional melalui peran strategis DPD RI.
Lainnya:
- DPRD Musi Rawas Gaspol 4 Raperda Krusial Dibahas, Dari Tata Ruang hingga Ketertiban Daerah
- Banjir Sidoarjo Tak Kunjung Usai, Pemkab Gandeng BNPB Gaspol Rp209 M
- Sidoarjo Hapus Denda Pajak 2026, Warga Dikejar Deadline Oktober
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
