JEMBER, RadarBangsa.co.id — Bupati Jember Muhammad Fawait menandatangani langsung berkas usulan dan tuntutan Serikat Tani Independen (Sekti) Jember saat menemui ratusan petani yang menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Senin (21/9/2026).
Penandatanganan tersebut dilakukan di hadapan Ketua Sekti Jember Asiruddin atau Pak Lingga bersama para tokoh petani. Dalam aksi itu, Fawait hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Jember Ahmad Halim, Wakil Ketua DPRD Widarto, Fuad Akhsan, Fatmawati, Ketua Komisi A Budi Wicaksono, serta Ketua Fraksi Nasdem David Handoko Seto.
Setelah mendapat respons langsung dari pemerintah daerah, massa aksi kemudian membubarkan diri secara tertib.
Tuntutan Sekti Jember mencakup sejumlah persoalan agraria. Di antaranya percepatan pengesahan RUU Reforma Agraria, transparansi data HGU dan HGB dari BPN Jember, penghentian kriminalisasi petani, distribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, serta evaluasi dan pencabutan HGU yang telah habis masa berlakunya atau dinilai tidak dikelola secara optimal.
Sekti Jember juga mendesak pengawalan pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) serta meminta keterlibatan organisasi tersebut di dalamnya.
Ketua Sekti Jember Asiruddin mengatakan berkas yang telah ditandatangani Bupati Jember akan dibawa dalam agenda di tingkat pusat. Sekti Jember, kata dia, dijadwalkan menghadiri kegiatan Hari Tani Nasional di Jakarta pada 24 September.
“Tanggapan Sekti ke depan, tanggal 24 Sekti kan juga diundang ke Hari Tani Nasional yang ada di Jakarta. Tentunya tanda tangan Bupati dan semua DPRD juga dibahas di sana demi pemerataan reforma agraria yang ada di Kabupaten Jember,” kata Asiruddin.
Menurut Asiruddin, tuntutan utama Sekti berkaitan dengan kepastian hukum serta evaluasi terhadap lahan yang dinilai kurang produktif. Organisasi tersebut juga meminta pemerintah daerah mendukung pengesahan RUU Reforma Agraria dan memastikan tidak terjadi kriminalisasi terhadap petani anggota Sekti.
“Tujuan Sekti pertama, Pemerintah Kabupaten Jember juga harus ikut mendukung tentang pengesahan RUU Reforma Agraria. Yang kedua, juga menuntut supaya tidak ada kriminalisasi terhadap petani anggota Sekti. Terus yang ketiga, HGU-HGU yang sudah masa aktifnya habis dan PTPN tidak mampu untuk mengelola, mohon direvisi, kalau perlu dicabut HGU-nya,” paparnya.
Asiruddin menyebut Sekti Jember saat ini menaungi anggota di 34 desa yang tersebar di 11 kecamatan. Total luasan lahan yang diperjuangkan mencapai sekitar 13.000 hektare, baik lahan yang sudah dikuasai maupun yang masih dimohonkan.
Terkait redistribusi tanah, Asiruddin menyatakan lahan yang nantinya diperoleh anggota tidak boleh diperjualbelikan. Menurut dia, Sekti memiliki konsep hak komunal dan akan melakukan pemantauan agar tanah tidak dipindahtangankan.
“Ini tidak boleh (dijual). Sekti itu ada hak komunal, tidak langsung moro-moro diberikan haknya kepada masyarakat terutama yang belum menggarap, supaya Sekti memantau agar tidak dipindahtangankan. Pembagiannya disesuaikan dengan kondisi wilayah secara merata,” tambahnya.
Sekti juga berharap dapat terlibat dalam struktur resmi penanganan reforma agraria di daerah, khususnya dalam pembentukan BRAN.
“Harapan ke depan ini BRAN, BRAN ini harus masuk Sekti. Karena Badan Pelaksana Reforma Agraria ini kan badan di pusat bergaris komunikasi dengan Presiden langsung. Di daerah, harapan kami Sekti masuk di dalam BRAN,” pungkasnya.
Penulis : Herry
Editor : Zainul Arifin
Komentar