PROBOLINGGO, RadarBangsa.co.id – Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris meninjau langsung sejumlah titik terdampak banjir di Kecamatan Sumberasih dan Tongas sebagai bagian dari upaya memastikan penanganan darurat berjalan cepat, terkoordinasi, dan berbasis data lapangan.
Peninjauan dilakukan menyusul hujan dengan intensitas tinggi yang memicu luapan air sungai dan genangan di permukiman warga. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Haris didampingi jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) strategis, unsur Forkopimka, serta instansi teknis yang terlibat langsung dalam penanganan bencana.
Rombongan memulai peninjauan di Dusun Blibis, Desa Lemah Kembar, Kecamatan Sumberasih. Di lokasi ini, bupati berdialog dengan warga sekaligus mengamati kondisi rumah dan lingkungan yang terdampak lumpur sisa banjir. Peninjauan kemudian berlanjut ke jembatan penghubung Desa Sumberbendo–Ambulu, bantaran sungai di Desa Ambulu dan Desa Sumendi, hingga Gang Sampo di Dusun Bayeman Tengah, Kecamatan Tongas.
Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan kerangka besar penanggulangan bencana yang berfokus pada kecepatan respons, ketepatan asesmen, serta mitigasi berkelanjutan.
“Sejak awal kami menyusun konsep besar bagaimana pemerintah merespons bencana dengan lebih cepat, melakukan asesmen yang terarah, serta menyiapkan mitigasi dini yang berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor,” kata dr. Mohammad Haris, Bupati Probolinggo, saat memberikan keterangan di sela peninjauan.
Menurutnya, pola bencana hidrometeorologi di Kabupaten Probolinggo menunjukkan kecenderungan berulang dengan dampak yang semakin kompleks. Pengalaman kehilangan belasan jembatan akibat bencana sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah.
“Kita pernah kehilangan sekitar 13 jembatan. Dalam satu hingga dua bulan terakhir, banjir kembali terjadi karena curah hujan yang sangat tinggi. Ini menunjukkan perlunya kesiapsiagaan yang lebih matang,” ujarnya.
Bupati Haris menilai intensitas hujan tinggi tidak hanya berdampak pada satu wilayah, tetapi hampir merata di kawasan barat, tengah, dan timur Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu, ia meminta BPBD dan OPD terkait memperkuat koordinasi hingga ke tingkat desa.
“Saya minta BPBD berkolaborasi erat dengan kecamatan dan desa. Asesmen harus akurat dan dilakukan lebih awal. Sebelum bencana terjadi, laporan dan rencana langkah sudah harus siap,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa bencana memang tidak dapat dicegah sepenuhnya, namun risiko dan dampaknya bisa ditekan melalui perencanaan terpadu dan sistem kerja yang solid dari tingkat kabupaten hingga desa.
Dalam penanganan darurat, pemerintah daerah melibatkan berbagai unsur, mulai dari OPD, TNI-Polri, Damkar, Tagana, relawan, hingga pemerintah desa. Partisipasi aktif masyarakat melalui gotong royong dinilai menjadi faktor penting dalam pemulihan pascabencana.
“Pemerintah adalah satu sistem, dari bupati hingga jajaran di bawah. Namun, kami tidak bisa bekerja sendiri. Gotong royong masyarakat adalah kekuatan utama saat menghadapi kondisi darurat,” tutur Haris.
Bupati Haris memastikan pemerintah daerah akan terus memperbarui asesmen dan memperkuat kolaborasi lintas sektor agar penanganan bencana lebih tepat sasaran.
“Pemerintah daerah akan selalu hadir bersama masyarakat dalam situasi seperti ini,” pungkasnya.
Lainnya:
- Jembatan Putus Muratara Lumpuhkan Akses, Wagub Sumsel Janji Bangun Permanen
- Pelayanan Publik Asahan Disorot, DPR RI dan Ombudsman Turun Tangan
- Khofifah Resmikan Karantina Terpadu Jatim, Ekspor-Impor Kini Dipercepat
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
