BANGKALAN, RadarBangsa.co.id – Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bangkalan mendapat sorotan positif tingkat nasional. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Bangkalan berhasil mencatat perekaman KTP elektronik atau KTP-el mencapai 100 persen dan masuk dalam 10 besar nasional.
Penghargaan tersebut diberikan langsung Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri kepada Kepala Dinas Dukcapil Bangkalan, Bambang Setyawan di Depok, Jawa Barat, Rabu (6/5/2026).
Capaian itu dinilai penting karena dokumen kependudukan masih menjadi persoalan mendasar di banyak daerah. KTP-el bukan sekadar identitas, tetapi syarat utama mengakses layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan hingga perbankan.
Berdasarkan data Dukcapil, hingga 2025 jumlah wajib KTP di Bangkalan mencapai 742.267 jiwa dan seluruhnya telah melakukan perekaman. Bangkalan bahkan menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang masuk daftar wilayah dengan capaian tertinggi nasional.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi menegaskan penghargaan tersebut diberikan kepada daerah dengan kinerja pelayanan administrasi kependudukan terbaik.
“Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat,” ujarnya.
Di tengah masih banyak keluhan masyarakat soal lambatnya birokrasi pelayanan publik, Dukcapil Bangkalan justru memilih memperluas pelayanan hingga ke desa-desa dan kelompok rentan. Strategi jemput bola dilakukan agar warga tidak terhambat biaya transportasi maupun akses pelayanan.
“Kami turun langsung ke desa, sekolah dan masyarakat rentan agar tidak ada warga yang kehilangan hak identitas kependudukan,” kata Bambang Setyawan.
Menurutnya, tingginya kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting keberhasilan tersebut. Dukcapil mencatat partisipasi warga meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah layanan dipermudah dan dipercepat.
“Kami sangat bersyukur atas penghargaan ini. Namun yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang cepat, mudah dan tuntas,” tegasnya.
Keberhasilan Bangkalan juga dinilai menjadi sinyal penting bahwa pelayanan publik di daerah tidak selalu identik dengan birokrasi lambat. Dengan inovasi pelayanan dan konsistensi petugas lapangan, persoalan administrasi dasar masyarakat bisa ditekan secara nyata.
Pemkab Bangkalan menargetkan pelayanan administrasi kependudukan ke depan semakin modern dan adaptif, termasuk memperkuat layanan digital agar masyarakat desa tidak lagi kesulitan mengurus dokumen penting.
“Pelayanan publik harus hadir untuk mempermudah masyarakat, bukan justru menyulitkan,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar