SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meresmikan instalasi karantina terpadu pertama di Indonesia di kawasan Puspa Agro Jemundo, Sidoarjo. Fasilitas ini diklaim menjadi solusi atas persoalan klasik logistik: mahal, lambat, dan berbelit—yang selama ini membebani pelaku usaha dan berdampak pada harga barang di masyarakat.
Peresmian dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding, Jumat (8/5/2026). Fasilitas ini menjadi bagian dari pengembangan kawasan terintegrasi JATIM HUB.
“Ini instalasi karantina terpadu pertama di Indonesia. Kami apresiasi karena menjadi langkah penting mempercepat layanan logistik,” ujar Khofifah.
Masalah utama yang disasar adalah tingginya biaya distribusi dan lamanya proses karantina. Selama ini, proses pemeriksaan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan berjalan terpisah, memicu antrean panjang dan biaya tambahan yang akhirnya dibebankan ke konsumen.
“Dengan sistem terintegrasi, proses tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Semua terkoneksi, lebih cepat dan transparan,” tegas Khofifah.
Ia menilai, percepatan layanan bukan sekadar efisiensi teknis, tetapi menyangkut daya saing produk Jawa Timur di pasar global. Dalam persaingan ekspor, waktu menjadi faktor penentu.
“Kecepatan layanan adalah bagian dari daya saing. Kalau lambat, produk kita kalah,” katanya.
Data menunjukkan, pergerakan komoditas di Jawa Timur mencapai lebih dari 350 ribu frekuensi per tahun. Potensi arus kontainer bahkan diperkirakan menembus 911 ribu TEUs setiap tahun.
Dengan angka sebesar itu, setiap keterlambatan berdampak langsung pada biaya logistik nasional dan harga barang di tingkat konsumen.
Fasilitas ini mengintegrasikan pemeriksaan, pengasingan, tindakan karantina, hingga laboratorium dalam satu kawasan. Sistem joint inspection dengan Bea Cukai juga diterapkan untuk memangkas waktu tunggu.
“Barang yang diuji bisa lebih cepat, tidak berbelit, dan mengurangi dwelling time,” ujar Karding.
Menurutnya, fungsi karantina tidak hanya soal administrasi, tetapi juga perlindungan terhadap sumber daya hayati nasional.
“Kami tidak hanya mencegah penyakit, tapi juga menjaga mutu pangan dan keamanan produk,” jelasnya.
Keberadaan fasilitas ini juga membuka peluang bagi pelaku usaha kecil. Produk UKM dan koperasi kini memiliki akses lebih cepat untuk menembus pasar ekspor tanpa harus bergantung pada kota besar.
“Kita ingin produk daerah bisa langsung masuk pasar global dengan standar yang jelas,” kata Khofifah.
Namun tantangan tetap ada. Integrasi sistem membutuhkan konsistensi layanan, pengawasan ketat, dan koordinasi lintas lembaga agar tidak kembali menjadi birokrasi baru.
Di sisi lain, kawasan JATIM HUB yang dibangun di lahan 50 hektare ini dilengkapi gudang, cold storage, hingga pusat distribusi. Infrastruktur ini diharapkan mampu menekan biaya penyimpanan dan mempercepat arus barang.
Sebagai bagian dari peresmian, dilakukan pelepasan ekspor komoditas tuna beku hampir 20 ton ke Amerika Serikat, pakan ternak ke Timor Leste, serta distribusi benih pertanian ke dalam negeri.
Langkah ini menjadi uji awal efektivitas sistem terpadu yang dibangun pemerintah.
Jika berjalan sesuai klaim, dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat luas melalui stabilitas harga dan ketersediaan barang.
Namun publik tetap menunggu pembuktian di lapangan: apakah sistem ini benar-benar memangkas biaya, atau hanya menambah lapisan baru birokrasi.
Efisiensi logistik bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan mendesak di tengah tekanan ekonomi global. “Keberhasilan fasilitas ini akan menjadi penentu apakah Jawa Timur benar-benar mampu menjadi gerbang logistik nasional atau hanya ambisi di atas kertas,” pungkasnya.
Lainnya:
- Jembatan Putus Muratara Lumpuhkan Akses, Wagub Sumsel Janji Bangun Permanen
- Pelayanan Publik Asahan Disorot, DPR RI dan Ombudsman Turun Tangan
- Khofifah Resmikan Karantina Terpadu Jatim, Ekspor-Impor Kini Dipercepat
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
