SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Aksi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sidoarjo di depan Kantor Pemkab Sidoarjo, Kamis (26/2/2026), berujung dialog terbuka dengan Bupati Subandi. Dalam forum tersebut, Subandi memaparkan masterplan pembangunan 2026 sebagai respons atas kritik mahasiswa terkait pendidikan, infrastruktur, hingga transparansi anggaran.
Aksi bertajuk “Marhaban Ya Melawan” itu menyoroti delapan isu strategis, antara lain prioritas anggaran pendidikan, percepatan perbaikan jalan rusak, pembenahan drainase dan tata ruang, kebijakan pro tenaga kerja lokal, pembangunan sirkuit resmi, keterbukaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), transparansi pusat kreativitas, serta progres proyek strategis daerah.
Ketua PC PMII Sidoarjo, Muhammad Alfien Ananta, menegaskan gerakan tersebut merupakan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami tidak datang untuk mencari panggung. Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali ke rakyat. Kritik ini bentuk tanggung jawab moral kami sebagai mahasiswa,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan itu, Subandi memaparkan empat sektor prioritas dalam masterplan 2026, yakni pendidikan, percepatan perbaikan jalan, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH), serta pembenahan irigasi dan normalisasi sungai. Perencanaan tersebut, kata dia, disusun berbasis data hingga tingkat kecamatan dengan pendampingan akademisi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
“Kita tidak bekerja tanpa peta. Semua sudah terdata, dari kondisi jalan, titik banjir, sampai kebutuhan sekolah. Wilayah yang tertinggal akan kita intervensi pada 2026. Ini bukan janji lisan, tapi dokumen perencanaan yang bisa diawasi bersama,” tegasnya.
Terkait infrastruktur, Subandi menyebut perbaikan tengah berjalan di 26 titik. Ia mengakui adanya evaluasi internal terhadap mutu pekerjaan.
“Kualitas sekarang kita awasi ketat. Kalau ada pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, ada konsekuensi tegas. Kami tidak ingin proyek cepat rusak dan membebani anggaran lagi,” katanya.
Soal rencana pembangunan sirkuit balap resmi yang ditargetkan mulai 2027, Subandi menyatakan proyek itu bertujuan menekan balap liar yang kerap meresahkan warga.
“Kita siapkan ruang yang legal dan aman. Anak-anak muda butuh wadah, bukan dibiarkan balapan di jalan umum yang membahayakan,” ujarnya.
Ia juga mengakui adanya tantangan fiskal 2026 akibat penurunan transfer pusat sekitar Rp450 miliar. “Kita tetap maksimalkan yang ada. Efisiensi harus dilakukan, tetapi program prioritas seperti pendidikan dan infrastruktur tidak boleh berhenti,” pungkas Subandi.
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
Komentar