SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Bupati Sidoarjo Subandi memperkuat kemitraan strategis dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sidoarjo melalui percepatan layanan perizinan sekolah, pengelolaan aset wakaf, penyaluran hibah, hingga pengembangan layanan kesehatan. Langkah tersebut ditegaskan dalam silaturahmi bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di Kantor PDM Sidoarjo, Kompleks Perguruan Muhammadiyah Sidoarjo, Senin (3/8/2026).
Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan.
Dalam rombongan tersebut turut hadir unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Keuangan Daerah (BKD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Inspektorat, serta sejumlah perangkat daerah terkait. Kehadiran lintas instansi itu menunjukkan komitmen Pemkab Sidoarjo dalam menindaklanjuti berbagai persoalan yang dihadapi lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan amal usaha Muhammadiyah.
Subandi menegaskan pemerintah daerah akan terus mendukung berbagai program keumatan dan kemaslahatan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Pemerintah daerah berada pada posisi mendukung dan mempermudah. Kita ingin seluruh proses perizinan, pengelolaan aset wakaf, hingga hibah berjalan terang benderang dan berdampak nyata bagi warga,” kata Subandi.
Ia menjelaskan sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi keagamaan memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan daerah. Menurutnya, Muhammadiyah selama ini telah memberikan kontribusi melalui jaringan pendidikan, layanan kesehatan, kegiatan sosial, hingga pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
Ketua PDM Sidoarjo A. Dzo’ul Milal menyambut baik penguatan kerja sama tersebut. Ia menilai komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah dan Muhammadiyah menjadi modal penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
“Prinsipnya sederhana. Persatuan merupakan fondasi paling dasar dari setiap capaian positif. Apabila koordinasi antara Pemkab Sidoarjo dan Muhammadiyah berjalan cair, berbagai persoalan publik akan lebih mudah kita selesaikan bersama,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, kedua belah pihak membahas sejumlah isu strategis. Salah satunya penguatan akuntabilitas penyaluran hibah agar seluruh bantuan pemerintah kepada lembaga masyarakat berjalan sesuai regulasi, tertib administrasi, dan memiliki kepastian hukum melalui pendampingan Inspektorat serta dinas teknis.
Pemkab Sidoarjo juga berkomitmen mempercepat penyederhanaan proses perizinan operasional sekolah, lembaga pendidikan, dan rumah ibadah melalui sistem layanan berbasis digital. Langkah itu diharapkan mampu memangkas birokrasi sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah daerah juga akan memfasilitasi pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi fasilitas sosial agar proses administrasi menjadi lebih mudah dan efisien.
Legalitas aset wakaf turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Pemkab Sidoarjo akan memperkuat koordinasi lintas instansi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat penerbitan sertifikat tanah wakaf masjid, musala, maupun aset keagamaan lainnya.
“Percepatan legalitas aset wakaf diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi aset umat dari potensi sengketa pada masa mendatang,” jelasnya.
Di bidang kesehatan, Pemkab Sidoarjo memastikan dukungan terhadap pengembangan sarana kesehatan milik jejaring Muhammadiyah. Pemerintah juga memperkuat implementasi Universal Health Coverage (UHC) agar akses pelayanan kesehatan masyarakat semakin merata.
Pemkab Sidoarjo saat ini juga mematangkan integrasi layanan perizinan berbasis digital. Sistem tersebut dirancang untuk mempersingkat proses birokrasi, meningkatkan transparansi, serta memungkinkan masyarakat memantau secara langsung perkembangan pengurusan perizinan lembaga pendidikan maupun rumah ibadah.
Subandi menegaskan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Muhammadiyah akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.
“Melalui sinergi yang semakin kuat, kami berharap berbagai program pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat, transparan, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Sidoarjo,” pungkasnya.
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
Komentar