SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengalokasikan Rp4,5 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026 untuk membiayai kepesertaan 42.210 pekerja rentan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dan memiliki risiko kerja tinggi.
Komitmen tersebut ditandai dengan penyerahan simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan oleh Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana kepada perwakilan penerima manfaat di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (5/8/2026). Sebanyak 200 pekerja hadir mewakili 42.210 penerima manfaat dari berbagai profesi.
Penerima program berasal dari kalangan pengemudi ojek online, petani, nelayan, peternak, pembudidaya perikanan, pedagang keliling, guru TPQ, pelaku usaha mikro, petugas kebersihan, penggali makam, sopir angkutan umum dan angkutan perdesaan, penjaga perlintasan kereta api, petugas pengelola sampah TPST desa dan kelurahan, relawan bencana, atlet difabel hingga Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menegaskan pembangunan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memberikan rasa aman kepada masyarakat yang bekerja setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Kadang kita berpikir pembangunan itu hanya soal jalan, jembatan, atau gedung. Memang penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah memastikan warga Sidoarjo yang setiap hari bekerja mencari nafkah juga merasa aman. Itulah fungsi BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.
Menurut Mimik, pemanfaatan DBHCHT untuk membiayai perlindungan sosial merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat pekerja. Ia berharap cakupan program tersebut terus diperluas agar semakin banyak pekerja rentan memperoleh jaminan perlindungan.
“Kita semua tentu tidak berharap mengalami kecelakaan kerja atau musibah. Namun jika itu terjadi, jangan sampai keluarga ikut kehilangan harapan. Di situlah pemerintah hadir melalui perlindungan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Mimik juga meminta 11 organisasi perangkat daerah (OPD) pelaksana mengawal pelaksanaan program secara maksimal. Menurutnya, validitas data dan ketepatan sasaran harus menjadi perhatian agar manfaat program benar-benar diterima pekerja yang membutuhkan.
“Jangan hanya mengejar jumlah peserta. Kalau masih ada pekerja rentan yang belum terdaftar, ayo kita jemput bola. Berkoordinasilah dengan camat dan kepala desa agar tidak ada yang tertinggal. Sosialisasikan terus manfaat BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan masing-masing,” pesannya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan sosial. Ucapan terima kasih turut diberikan kepada Rumah Sakit Siti Hajar atas kontribusinya membantu masyarakat melalui berbagai program sosial dan beasiswa pendidikan.
Mimik berharap kepedulian tersebut dapat mendorong lebih banyak perusahaan berpartisipasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
“Mari kita jadikan perlindungan sosial ketenagakerjaan sebagai gerakan bersama. Semoga para penerima manfaat dapat bekerja lebih nyaman, keluarga lebih tenang, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo terus meningkat,” tambahnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan program tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan dasar kepada pekerja rentan dari risiko kecelakaan kerja maupun meninggal dunia. Perlindungan itu diharapkan mampu menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga ketika terjadi musibah.
“Saat ini terdapat 42.210 pekerja rentan yang menjadi sasaran program dan pelaksanaannya diampu oleh 11 perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo,” jelasnya.
Dwi Eko memerinci penerima manfaat terdiri atas 7.116 pengemudi ojek online, 4.195 petani, 4.004 guru TPQ, 877 penjaga, petugas kebersihan dan penggali makam, 584 pembudidaya perikanan, 560 nelayan, 430 peternak, 272 kelompok pengelola dan pemasar ikan, 186 pelaku usaha mikro, 126 petugas pengelola sampah TPST, 68 sopir angkutan umum dan perdesaan, 30 pedagang keliling, 24 atlet difabel, 23 anggota Pokdarwis, 13 relawan bencana, 11 penjaga perlintasan kereta api, serta 23.691 pekerja rentan lainnya.
Seluruh kepesertaan tersebut dibiayai menggunakan DBHCHT Tahun Anggaran 2026 dengan total anggaran Rp4,5 miliar sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperluas jaring pengaman sosial bagi pekerja rentan.
“Seluruh program ini dibiayai melalui dana DBHCHT Tahun Anggaran 2026 dengan total anggaran sebesar Rp4,5 miliar,” pungkasnya
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
Komentar