KENDAL,RadarBangsa.co.id – Pemerintah Desa Puguh, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2026 dan Daftar Usulan RKP tahun 2027.
Acara berlangsung di Aula Balai Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal pada Selasa (15/7/2025).
Musrenbangdes tersebut menjadi forum penting dalam merumuskan program pembangunan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Salah satu fokus utama adalah pembangunan infrastruktur jalan dan saluran air guna menunjang kesejahteraan warga.
Acara dihadiri Camat Pegandon Junaedi, S.Sos., Kepala Desa Puguh Rudianto, Ketua BPD Maskuri, SE. serta tokoh masyarakat Hariono, S.Sos bersama sejumlah perwakilan warga dari berbagai unsur. RT. RW. BPD .Karang Karang Taruna serta PKK.
Dalam sambutannya, Camat Junaedi mengapresiasi pelaksanaan Musrenbangdes sebagai bentuk perencanaan partisipatif yang sehat dan demokratis.
Ia menekankan pentingnya menyusun RKPDes 2026 berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
“Program yang diprioritaskan harus menyentuh isu strategis seperti penanggulangan stunting, pengurangan kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan, serta mendorong digitalisasi desa,” ujarnya.
Junaedi juga mengimbau agar seluruh unsur masyarakat dilibatkan secara aktif dan terbuka dalam proses perencanaan.
“Hasil musyawarah harus dikawal hingga tahap pelaksanaan dan pengawasan demi terciptanya desa yang transparan, maju, dan mandiri,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Puguh, Rudianto, menyampaikan bahwa pembangunan jalan dan saluran air masih menjadi kebutuhan mendesak di wilayahnya.
“Kita ingin menjawab aspirasi warga agar akses jalan pertanian dan pemukiman lebih baik, serta mengatasi persoalan banjir saat musim hujan,” jelasnya.
Ketua BPD, Maskuri, SE., menambahkan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat agar program pembangunan berjalan optimal. “Keterlibatan masyarakat adalah kunci keberhasilan,” katanya.
Senada, tokoh masyarakat Hariono, S.Sos, berharap hasil Musrenbangdes ini benar-benar menjadi panduan pembangunan yang berpihak pada warga.
“Kita harapkan transparansi tetap dijaga dan semua unsur bisa mengawasi pelaksanaannya bersama-sama,” tandasnya.
Lainnya:
- Tekan Stunting, Bangkalan Genjot Tanam Padi Biofortifikasi Kaya Zat Besi
- May Day 2026: Saat Buruh Masih Rentan, BPJS Ketenagakerjaan Cairkan Santunan Rp744 Juta di Lamongan
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
Penulis : Rob
Editor : Arifin Zaenul
