MADINA, RadarBangsa.co.id – Penyelenggaraan ibadah haji 2026 menghadapi tekanan besar. Kepadatan jemaah di kawasan Armuzna, perubahan skema layanan berbasis syarikah, hingga meningkatnya kebutuhan layanan lansia menjadi tantangan serius yang disorot publik.
Di tengah situasi itu, Anggota DPD RI Lia Istifhama menilai koordinasi lintas kementerian menjadi faktor paling menentukan dalam menjaga pelayanan jemaah tetap berjalan aman dan terkendali.
Menurut Lia, pola kerja sama antar-instansi tahun ini terlihat lebih solid dibanding sebelumnya. Tidak hanya melibatkan kementerian di dalam negeri, tetapi juga koordinasi intensif dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang kini dinilai lebih terstruktur.
“Kolaborasi lintas sektor tahun ini terlihat semakin solid. Tidak hanya antar-kementerian di dalam negeri, tetapi juga koordinasi dengan Kemenhaj di Arab Saudi yang semakin terstruktur,” ujar Lia Istifhama.
Perubahan sistem layanan haji yang semakin kompleks membuat petugas di lapangan harus bergerak cepat. Kondisi di titik krusial seperti Arafah, Muzdalifah, dan Mina disebut menjadi ujian utama pengawasan pemerintah.
Lia menilai, respons cepat petugas Kementerian Agama di berbagai daerah mampu menekan potensi persoalan yang lebih besar. Ia melihat adanya kesamaan visi antara petugas daerah dan pusat dalam menjaga kualitas pelayanan jemaah.
“Di tengah berbagai dinamika, pemerintah hadir dengan solusi yang cepat dan terkoordinasi. Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pelayanan sudah berjalan semakin matang,” tegasnya.
Tak hanya fokus pada administrasi, para petugas juga turun langsung memantau kondisi jemaah di lapangan. Pengawasan terhadap mobilitas jemaah, distribusi logistik, hingga layanan khusus lansia disebut mengalami peningkatan.
Fenomena jemaah lanjut usia menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan haji tahun ini. Kebutuhan pendampingan dan layanan kesehatan meningkat seiring tingginya jumlah lansia yang berangkat ke Tanah Suci.
Lia menilai penguatan sistem layanan ramah lansia menjadi langkah penting yang berdampak langsung terhadap kenyamanan jemaah. Menurutnya, pendekatan pelayanan kini mulai lebih manusiawi dan adaptif terhadap kondisi lapangan.
“Dengan sinergi yang kuat antar-kementerian dan dukungan Kemenhaj, jemaah dapat merasakan kenyamanan dan keamanan selama menjalankan ibadah. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam melayani umat,” katanya.
Selain pengawasan lapangan, Lia juga menyoroti penguatan sistem informasi jemaah dan peningkatan pendampingan ibadah yang mulai diterapkan tahun ini. Langkah tersebut dinilai membantu percepatan respons ketika terjadi kendala di lapangan.
Putri KH Maskur Hasyim itu berharap pola koordinasi lintas sektor tidak berhenti pada penyelenggaraan haji tahun ini saja. Ia meminta mitigasi risiko di titik padat, layanan kesehatan, dan sistem digital terus diperkuat agar keselamatan serta kenyamanan jemaah semakin terjamin.
“Sinergi ini harus terus dijaga dan diperkuat agar pelayanan haji Indonesia semakin matang dan responsif terhadap kebutuhan jemaah,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar