SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Ancaman kemarau ekstrem akibat fenomena El Nino pada 2026 mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan seluruh elemen, dari pemerintah daerah hingga masyarakat, untuk meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini.
Peringatan itu disampaikan Khofifah dalam momentum Hari Kesiapsiagaan Bencana 2026 yang diperingati di Surabaya, Minggu (26/4). Ia menegaskan, kesiapan menghadapi kemarau panjang bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan kebutuhan mendesak yang berdampak langsung pada kehidupan warga.
“Seluruh kepala daerah harus bergerak proaktif sebelum puncak kemarau terjadi. Kesiapsiagaan adalah kunci menekan risiko dan dampak bencana,” tegas Khofifah.
Ancaman kemarau ekstrem bukan hanya soal cuaca panas. Dampaknya bisa meluas ke sektor krusial seperti ketersediaan air bersih, pertanian, kesehatan masyarakat, hingga potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi ini berpotensi memicu krisis layanan dasar jika tidak diantisipasi secara terukur.
Karena itu, Khofifah menekankan pentingnya langkah mitigasi berbasis data. Pemerintah daerah diminta melakukan pemetaan risiko, menyiapkan cadangan air, hingga memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi kebakaran.
Di sisi lain, masyarakat juga diminta ikut berperan aktif. Salah satu langkah sederhana namun berdampak besar adalah tidak melakukan pembakaran lahan atau sampah sembarangan.
“Saya imbau masyarakat tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu terjadinya karhutla, serta menggunakan air secara bijak,” ujarnya.
Data menunjukkan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat selama ini cukup efektif menekan risiko bencana. Hal ini tercermin dari tren penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir.
Meski sempat mengalami kenaikan pada 2025, Khofifah menegaskan hal itu dipengaruhi perubahan variabel penghitungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bukan karena meningkatnya kerawanan secara signifikan.
“Secara substansi, upaya kita tetap mengarah pada penurunan risiko bencana dari tahun ke tahun,” jelasnya.
Urgensi kesiapsiagaan ini semakin kuat mengingat karakteristik bencana di Jawa Timur yang didominasi faktor hidrometeorologi. Dalam periode 2022–2025, sekitar 92 hingga 97 persen bencana dipicu oleh dinamika cuaca dan perubahan iklim.
Artinya, ancaman seperti banjir, angin kencang, hingga kekeringan kini bukan lagi potensi jangka panjang, melainkan realitas yang terjadi setiap tahun.
Pada triwulan pertama 2026 saja, tercatat sudah terjadi 121 kejadian bencana di Jawa Timur. Angin kencang mendominasi dengan 82 kejadian, disusul banjir sebanyak 27 kejadian. Dampaknya tidak kecil, mulai dari kerusakan infrastruktur hingga gangguan pada puluhan ribu kepala keluarga.
Kondisi tersebut menjadi alarm dini bahwa kesiapsiagaan tidak boleh bersifat reaktif. Pemerintah dituntut bergerak cepat, terukur, dan berbasis data.
“Respon kita tidak boleh biasa-biasa saja. Harus cepat dan terukur,” tegas Khofifah.
Sementara itu, prakiraan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa musim kemarau 2026 di Jawa Timur mulai berlangsung sejak Mei di lebih dari separuh wilayah.
Puncaknya diprediksi terjadi pada Agustus dengan cakupan hingga lebih dari 70 persen wilayah. Bahkan periode kritis kekeringan diperkirakan meluas hingga 72,5 persen wilayah.
Durasi kemarau tahun ini juga diperkirakan lebih panjang, mencapai 220 hingga 240 hari di sejumlah daerah. Ini berarti tekanan terhadap sumber daya air dan sektor pertanian akan jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya.
“Kita akan menghadapi tekanan kekeringan yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2025,” ungkapnya.
Melihat kondisi tersebut, Khofifah menegaskan bahwa kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
Ia mengajak semua pihak memperkuat sinergi, mempercepat langkah antisipasi, dan memastikan sistem penanggulangan bencana berjalan optimal.
“Dengan sinergi yang kuat, kita bisa memastikan Jawa Timur tetap aman, tangguh, dan produktif menghadapi musim kemarau 2026,” pungkasnya.
Lainnya:
- Tak Ada Demo Ricuh, May Day Jember 2026 Berubah Jadi Panggung Harmoni Buruh dan Pengusaha
- Negara Turun ke Laut, Ratifikasi ILO 188 Jadi Tameng Baru Buruh Perikanan dari Eksploitasi
- Hari Kebebasan Pers Sedunia, SMSI Tegaskan Hak Dirikan Media Dijamin Konstitusi
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
