FINLANDIA, RadarBangsa.co.id – Finlandia menjadi contoh nyata negara yang berhasil membangun sistem kesejahteraan sosial yang menyeluruh, inklusif, dan berpihak pada rakyat. Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. Lia Istifhama, dalam kunjungan kerjanya ke negara Nordik tersebut baru-baru ini.
Negara yang dikenal sebagai salah satu “welfare state” paling maju di dunia itu, menurut Lia, membuktikan bahwa kesejahteraan bukan sekadar kebijakan, melainkan bagian dari nilai dasar bernegara yang dijalankan secara konsisten dan terintegrasi.
“Finlandia membuktikan bahwa dengan fondasi kejujuran, kepercayaan publik, serta investasi yang tepat dalam sistem kesejahteraan, negara bisa benar-benar hadir untuk warganya secara menyeluruh dan inklusif,” ujar Ning Lia, Jumat (27/6).
Ia menilai, sistem layanan publik di Finlandia mencakup hampir seluruh aspek kehidupan warga, mulai dari pendidikan, kesehatan, penitipan anak, hingga akses budaya dan olahraga. Semua dirancang agar saling melengkapi dan mencegah ketimpangan serta pengecualian sosial.
Sebagai bagian dari Uni Eropa, Finlandia juga menjalankan kebijakan sosial berbasis prinsip subsidiaritas, yakni keputusan publik diambil sedekat mungkin dengan masyarakat yang terdampak. Pendekatan ini memberi ruang partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pembangunan sosial.
“Kebijakan desentralisasi yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 adalah langkah reformasi penting. Nantinya, layanan ketenagakerjaan publik akan dialihkan dari pemerintah pusat ke 45 wilayah kotamadya,” jelas Lia.
“Dengan kebijakan ini, kebutuhan spesifik masyarakat di daerah, terutama kelompok rentan, dapat ditangani lebih cepat, tepat, dan manusiawi,” lanjutnya.
Dalam kunjungannya, Lia juga berdiskusi dengan Larissa Franz-Koivisto, Project Manager dari salah satu inisiatif sosial di Finlandia. Larissa menjelaskan bahwa negaranya menekankan kesetaraan gender, inklusi kelompok minoritas, serta partisipasi aktif warga dalam perancangan dan evaluasi kebijakan sosial.
“Kami mengembangkan layanan berdasarkan praktik berbasis bukti dan partisipasi masyarakat, termasuk penilaian dampak secara menyeluruh,” kata Larissa.
Finlandia juga memberi perhatian besar pada kelompok migran, termasuk pekerja migran, dengan menyediakan pelatihan bahasa, pendampingan hukum, layanan konseling, dan akses kesehatan yang terjangkau sebagai bagian dari program integrasi.
Meski dianggap sebagai panutan global, Finlandia bukan tanpa tantangan. Ning Lia mencatat temuan dari laporan Caritas Europa yang menyebut bahwa sistem pendapatan minimum di beberapa wilayah masih terfragmentasi dan disertai persyaratan administratif yang cukup ketat.
“Kelompok seperti pemuda, imigran, orang tua tunggal, dan tunawisma masih menghadapi hambatan digital dan birokrasi yang menyulitkan mereka dalam mengakses hak-haknya,” ujarnya.
Namun, ia mengapresiasi keseriusan pemerintah Finlandia dalam merespons hal tersebut. Reformasi terus dilakukan, termasuk investasi tambahan untuk layanan berbasis komunitas dan penguatan sistem digital yang lebih inklusif.
“Ini pelajaran besar bagi Indonesia,” tutur Ning Lia.
Bahwa kesejahteraan bukan sekadar angka dalam APBN, tetapi bagaimana negara benar-benar menyentuh dan memahami kebutuhan rakyatnya.
“Finlandia menunjukkan bahwa hal itu bukan utopia, melainkan sesuatu yang bisa dirancang dan dijalankan secara nyata,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar