BANYUWANGI, RadarBangsa.co.id – Kabupaten Banyuwangi kembali menjadi lokasi strategis konsolidasi politik Jawa Timur setelah ditunjuk sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Eksekutif-Legislatif Partai Gerindra se-Jawa Timur. Kegiatan yang berlangsung pada 8–10 Desember 2025 ini dihadiri kepala daerah, pimpinan fraksi, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota untuk membahas penyelarasan program pusat dan daerah.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya. Ia menilai forum ini menjadi momentum memperkuat hubungan kerja eksekutif dan legislatif.
“Banyuwangi berterima kasih telah dipercaya menjadi tuan rumah. Semoga forum ini semakin memperkuat kerja bersama dalam menjalankan amanah publik,” ujar Ipuk.
Ipuk menegaskan bahwa arah kebijakan Banyuwangi selama ini sejalan dengan program nasional Presiden Prabowo Subianto, terutama yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bukti keberhasilan adalah penurunan angka kemiskinan Banyuwangi secara konsisten.
“Pada 2020 angka kemiskinan masih sekitar delapan persen, kini sudah turun menjadi 6,13 persen. Ini berkat dukungan banyak pihak, termasuk sahabat-sahabat Gerindra,” kata Ipuk.
Selain itu, Banyuwangi mulai mengintegrasikan dua program prioritas nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR). Pemkab menekankan agar pelaksanaan program memberikan manfaat ganda bagi ekonomi lokal.
“Kami meminta bahan pangan program MBG dipenuhi oleh petani dan peternak Banyuwangi sejauh mencukupi. Jadi manfaat program Presiden tidak hanya dirasakan anak-anak tetapi juga pelaku usaha desa,” jelas Ipuk.
Untuk Sekolah Rakyat, Banyuwangi kini memiliki dua sekolah yang menampung ratusan siswa dari keluarga tidak mampu. Pemkab menilai SR menjangkau kelompok-kelompok rentan yang belum tertampung di sekolah umum.
Anggota Dewan Pembina DPP Gerindra, Wihadi Wiyanto, menyampaikan bahwa program nasional, seperti MBG, dirancang tidak hanya memenuhi gizi anak tetapi juga menggerakkan ekonomi desa.
“Program MBG membuka peluang bagi petani, peternak, dan koperasi melalui rantai pasok lokal. Ini bagian dari strategi memperkuat ekonomi rakyat,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan Sekolah Rakyat merupakan komitmen pemerintah menyediakan pendidikan gratis tanpa mengurangi kualitas.
Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad, menekankan bahwa efektivitas pembangunan sangat ditentukan oleh harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Jika pusat dan daerah selaras, kebijakan akan berjalan lebih cepat dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Komentar