SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin Apel Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Selasa (17/3), dengan penekanan pada kesiapsiagaan mudik Lebaran 1447 Hijriah. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor guna memastikan arus mudik berlangsung aman, lancar, dan nyaman.
Selain itu, Khofifah juga mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh ASN agar tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi selama masa mudik. Larangan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan integritas aparatur negara di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat.
Apel ASN yang digelar di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur ini menjadi momentum konsolidasi kesiapan pemerintah daerah menghadapi lonjakan pergerakan warga. Berdasarkan data survei, sebanyak 24,9 juta orang atau 17,3 persen dari total pemudik nasional diperkirakan akan masuk ke wilayah Jawa Timur.
Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 18 Maret 2026, sementara arus balik diperkirakan mencapai puncaknya pada 27 Maret 2026. Lonjakan tersebut menuntut kesiapan maksimal dari seluruh perangkat daerah, termasuk sektor transportasi, kesehatan, hingga keamanan.
Khofifah menekankan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus terimplementasi dalam koordinasi teknis di lapangan. Ia menyebutkan bahwa Pemprov Jatim telah melakukan berbagai rapat koordinasi berlapis serta kesiapan melalui Operasi Ketupat Semeru.
Di sisi lain, potensi cuaca ekstrem juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Berdasarkan proyeksi, periode mudik tahun ini berpotensi diwarnai dengan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemprov Jatim menyiapkan skema Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang akan dilaksanakan selama 10 hari pada periode puncak mudik, yakni mulai 16 hingga 24 Maret 2026. Langkah ini diharapkan mampu mengendalikan intensitas hujan di jalur utama pemudik.
Selain itu, koordinasi intensif juga dilakukan dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), khususnya dalam memantau kondisi cuaca di jalur wisata dan jalur alternatif yang diprediksi akan mengalami lonjakan pengunjung selama libur Lebaran.
Tak hanya fokus pada mitigasi risiko, Pemprov Jatim juga menyiapkan program mudik gratis sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2026, program ini diikuti oleh 9.320 peserta dengan moda transportasi bus dan kapal laut.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan fasilitas pengangkutan sepeda motor dengan kuota sebanyak 200 unit. Program ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas serta meningkatkan keselamatan pemudik.
Dalam aspek pelayanan publik, Khofifah menegaskan bahwa penerapan Work From Anywhere (WFA) tidak boleh mengganggu kualitas layanan kepada masyarakat. Skema WFA diterapkan secara terbatas dan bergiliran dengan maksimal 50 persen pegawai, sementara unit pelayanan langsung tetap bekerja dari kantor.
“Tentu kesiapsiagaan di Apel Ketupat Semeru lalu, kita juga sudah melakukan rapat koordinasi berlapis. Mudah-mudahan semuanya lancar, aman, selamat, dan masyarakat bisa bahagia bersama keluarga,” ujar Khofifah.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan WFA bukanlah bentuk kelonggaran kerja. “WFA bukan libur, bukan santai-santai. Tetap harus diikuti tanggung jawab menjaga pelayanan publik dan produktivitas pegawai,” tegasnya.
Terkait penggunaan fasilitas negara, Khofifah memberikan peringatan keras. “Saya himbau agar kendaraan dinas diparkirkan di kantor sesuai ketentuan. ASN harus menjadi teladan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas,” ujarnya.
Kebijakan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik ini merujuk pada Surat Edaran Gubernur Nomor 800/1022/204/2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi pada Masa Hari Raya. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas negara sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintah.
Selain itu, penerapan WFA secara terbatas juga menjadi bagian dari strategi efisiensi anggaran di tengah tekanan ekonomi global. Khofifah menyinggung kondisi geopolitik internasional yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia, sehingga diperlukan kebijakan adaptif di tingkat daerah.
Efisiensi tersebut diharapkan dapat dialokasikan untuk program prioritas, khususnya penanganan kemiskinan ekstrem pada kelompok masyarakat desil 1 dan 2. Pemerintah menargetkan pendekatan berbasis kemandirian, bukan sekadar bantuan sosial.
Di sisi sosial, momentum Lebaran 2026 yang berdekatan dengan perayaan Hari Raya Nyepi juga menjadi perhatian. Pemerintah mengimbau ASN untuk menjaga toleransi antarumat beragama, termasuk dengan tidak menggunakan pengeras suara di wilayah tertentu saat takbiran.
Menutup arahannya, Khofifah kembali menekankan pentingnya sinergi dan kedisiplinan seluruh ASN dalam menghadapi momen Lebaran. Ia meminta setiap perangkat daerah, termasuk rumah sakit, memastikan kesiapan sumber daya manusia agar pelayanan publik tetap optimal.
“Jaga produktivitas dan pastikan layanan publik tetap berjalan baik meskipun ada yang WFA. Semua harus terukur dan terkoordinasi,” pungkasnya.
Komentar