JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali membawa provinsinya mencetak prestasi nasional. Jawa Timur diganjar penghargaan Outstanding Province in Supporting Koperasi Desa Merah Putih Program dalam ajang National Governance Awards 2026.
Penghargaan ini bukan sekadar simbol. Pemerintah pusat menilai program koperasi desa di Jawa Timur terbukti memperkuat ekonomi warga dari level paling bawah desa dan kelurahan yang selama ini menjadi titik rawan ketimpangan.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di The Ritz-Carlton Jakarta, Jumat (24/4). Momen ini sekaligus menegaskan posisi Jawa Timur sebagai salah satu daerah dengan tata kelola ekonomi kerakyatan terbaik di Indonesia.
Khofifah menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif lintas level pemerintahan, bukan kerja individu. Ia menyebut keberhasilan ini lahir dari konsistensi membangun koperasi sebagai tulang punggung ekonomi desa.
“Kami tidak bekerja untuk mengejar penghargaan. Tapi bersyukur kerja nyata di Jawa Timur mendapat pengakuan,” ujar Khofifah.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai berhasil menjawab kebutuhan riil masyarakat. Tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam, koperasi kini berkembang menjadi pusat layanan ekonomi dan sosial warga.
Di lapangan, koperasi hadir melalui berbagai unit usaha. Mulai dari gerai sembako, klinik desa, apotek, hingga distribusi logistik dan kebutuhan pokok seperti LPG 3 kg dan pupuk bersubsidi.
Data Dinas Koperasi Jatim mencatat, sudah terbentuk 1.292 gerai usaha koperasi. Rinciannya meliputi 711 gerai sembako, 42 klinik desa, 52 apotek, 76 layanan logistik, 154 unit simpan pinjam, dan 257 usaha lainnya.
Keberadaan gerai ini berdampak langsung pada masyarakat. Harga kebutuhan pokok menjadi lebih terjangkau, akses layanan kesehatan lebih dekat, dan distribusi barang lebih merata hingga pelosok desa.
“Ini bukan sekadar program, tapi solusi nyata yang dirasakan warga setiap hari,” tegas Khofifah.
Salah satu indikator kuat keberhasilan program ini adalah cakupan wilayahnya. Hingga saat ini, KDKMP telah terbentuk di 8.494 titik atau menjangkau 100 persen desa dan kelurahan di Jawa Timur.
Capaian ini menjadi penting karena selama ini kesenjangan antara desa dan kota menjadi persoalan klasik. Dengan koperasi yang aktif, aktivitas ekonomi tidak lagi terpusat di perkotaan.
Distribusi barang menjadi lebih efisien, rantai pasok lebih pendek, dan pelaku usaha desa mendapatkan akses pasar yang lebih luas.
Khofifah optimistis, model ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis desa sekaligus menekan disparitas wilayah.
“Kita ingin desa menjadi pusat pertumbuhan baru, bukan hanya objek pembangunan,” ujarnya.
Di balik ekspansi koperasi, Pemprov Jatim juga fokus pada penguatan kelembagaan. Tahun 2025, sebanyak 1.660 koperasi difasilitasi untuk memiliki badan hukum resmi.
Selain itu, lebih dari 16 ribu pengurus dan pendamping koperasi telah mendapatkan pelatihan. Materinya mencakup manajemen usaha, laporan keuangan, hingga optimalisasi Rapat Anggota Tahunan (RAT).
Langkah ini penting untuk memastikan koperasi tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga berkualitas dan profesional.
Dengan tata kelola yang baik, koperasi diharapkan mampu bersaing, mandiri, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Khofifah menegaskan, kehadiran koperasi desa bukan untuk mematikan usaha yang sudah ada. Sebaliknya, koperasi justru menjadi mitra strategis bagi pelaku UMKM lokal.
Koperasi berfungsi memperluas akses distribusi, memperkuat jaringan usaha, dan menstabilkan harga di tingkat konsumen.
“Jangan saling mematikan. Koperasi harus menjadi penguat ekosistem ekonomi desa,” jelasnya.
Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi lokal agar tetap sehat dan inklusif.
Selain penguatan koperasi, Pemprov Jatim juga mendorong hilirisasi sebagai strategi meningkatkan nilai tambah produk lokal.
Sektor yang disasar meliputi pertanian, hortikultura, hingga peternakan. Dengan hilirisasi, produk tidak lagi dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi.
Langkah ini diyakini mampu meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha desa, sekaligus memperkuat struktur ekonomi daerah.
“Hilirisasi adalah kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Khofifah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut penghargaan ini bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga stimulus bagi daerah lain untuk berinovasi.
Menurutnya, kompetisi sehat antar daerah diperlukan untuk mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Penghargaan ini diharapkan memacu kepala daerah untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik,” ujarnya.
Bagi masyarakat, program ini menghadirkan manfaat konkret. Mulai dari harga barang lebih stabil, akses layanan kesehatan lebih dekat, hingga peluang usaha yang semakin terbuka.
Koperasi desa kini tidak lagi dipandang sebagai lembaga konvensional, melainkan sebagai pusat aktivitas ekonomi modern berbasis komunitas.
Dengan model ini, Jawa Timur menunjukkan bahwa pembangunan dari desa bukan sekadar wacana, tetapi strategi nyata yang memberi dampak langsung bagi rakyat.
Lainnya:
- Tak Ada Demo Ricuh, May Day Jember 2026 Berubah Jadi Panggung Harmoni Buruh dan Pengusaha
- Negara Turun ke Laut, Ratifikasi ILO 188 Jadi Tameng Baru Buruh Perikanan dari Eksploitasi
- Hari Kebebasan Pers Sedunia, SMSI Tegaskan Hak Dirikan Media Dijamin Konstitusi
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
