JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong pemerintah pusat memperluas program percontohan (piloting) digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Jawa Timur. Selain empat daerah yang telah ditetapkan sebagai lokasi percontohan, Pemprov Jatim mengusulkan empat daerah tambahan agar transformasi penyaluran bansos berbasis digital semakin luas, tepat sasaran, dan efisien.
Hal tersebut disampaikan Khofifah saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di 43 kabupaten/kota yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Selasa (30/6).
Saat ini, empat daerah di Jawa Timur yang telah menjadi wilayah percontohan digitalisasi bansos adalah Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, dan Kabupaten Banyuwangi. Menurut Khofifah, keberhasilan implementasi di empat daerah tersebut menjadi modal kuat untuk memperluas program ke wilayah lain.
“Kami menyampaikan terima kasih karena ada empat daerah di Jawa Timur yang diikutkan dalam piloting project ini. Kami berharap, jika memungkinkan, program ini dapat diperluas ke Madiun, Gresik, Sidoarjo, dan Kota Probolinggo,” ujar Khofifah.
Ia menilai usulan tersebut realistis mengingat kesiapan infrastruktur digital serta tata kelola pemerintahan di daerah-daerah tersebut telah cukup baik. Dengan total 38 kabupaten/kota, Jawa Timur dinilai membutuhkan cakupan digitalisasi bansos yang lebih luas agar penyaluran bantuan sosial semakin akurat, transparan, dan efisien.
“Kalau sebelumnya empat daerah, mudah-mudahan bisa ditambah empat lagi menjadi delapan. Insya Allah kami siap bekerja keras menyukseskan program ini,” katanya.
Meski demikian, Khofifah mengingatkan bahwa keberhasilan digitalisasi bansos tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kualitas data penerima manfaat. Ia menyoroti masih adanya potensi inclusion error dan exclusion error akibat data masyarakat yang belum terdaftar maupun belum terverifikasi secara menyeluruh.
Menurutnya, pembaruan dan validasi data harus terus diperkuat agar penyaluran bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Selain itu, Khofifah turut menyampaikan sejumlah masukan berdasarkan pengalaman di lapangan, mulai dari penyesuaian dukungan bagi pilar-pilar sosial yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran hingga penyempurnaan mekanisme pembukaan rekening penerima bantuan sosial. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung keberlanjutan penyaluran bansos secara lebih cepat dan efektif.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan bagian dari percepatan transformasi digital pemerintahan (Government Technology/GovTech) yang bertujuan menghadirkan layanan publik lebih efektif, transparan, dan terintegrasi.
“Kali ini rencananya kita akan memperluas ke 43 kabupaten/kota. Untuk Jawa Timur, yang penting adalah penambahan daerah piloting digitalisasi bansos. Kami mendukung penuh percepatan program ini bersama seluruh pemerintah daerah,” ujar Tito.
Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan evaluasi program akan berlangsung hingga akhir Juli 2026 sebelum diluncurkan secara nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Oktober mendatang.
Menurut Luhut, pemerintah tengah membangun ekosistem layanan publik berbasis digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang diyakini mampu meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan.
Tito menambahkan, Kota Surabaya menjadi salah satu daerah yang menunjukkan perkembangan implementasi paling cepat. Bahkan, seluruh sistem digital yang dikembangkan merupakan hasil karya talenta Indonesia.
“Kalau ini berhasil, kami sudah melaporkan kepada Presiden bahwa negara berpotensi menghemat lebih dari Rp1.500 triliun. Tax ratio Indonesia yang saat ini sekitar 9 persen juga dapat meningkat secara bertahap hingga menyamai negara-negara ASEAN. Karena itu, program ini harus dijalankan secara bertahap, terintegrasi, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar