JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta, Kamis (2/4). Agenda ini menjadi langkah awal pemeriksaan untuk memastikan kualitas tata kelola keuangan daerah tetap akuntabel.
Dalam forum tersebut, Khofifah menyatakan optimisme Jawa Timur mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih selama 10 tahun berturut-turut sejak 2015 hingga 2024.
Khofifah menegaskan, capaian WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan hasil dari komitmen kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia menilai, konsistensi dalam pengelolaan keuangan harus terus diperkuat, terutama melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Upaya peningkatan kualitas pelaporan juga dilakukan melalui optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini dinilai krusial dalam memastikan ketepatan pencatatan serta transparansi laporan keuangan daerah.
Selain fokus pada tata kelola, Khofifah turut memaparkan kinerja ekonomi Jawa Timur tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,33%, dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 14,40% dan terhadap Pulau Jawa mencapai 25,29%.
Di sisi fiskal, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65% dari target. Sementara itu, investasi menembus Rp147,7 triliun—tertinggi dalam enam tahun terakhir—dan ekspor tumbuh 16,61%.
“Capaian ini tentu kita syukuri bersama. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita terus menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan agar kualitas tata kelola keuangan semakin baik,” ujar Khofifah.
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bobby Adhityo Rizaldi, juga menyoroti pentingnya ketepatan pencatatan aset dalam laporan keuangan. Ia mengingatkan bahwa kesalahan pencatatan dapat berdampak pada opini audit.
“Pencatatan aset yang tidak tepat bisa menjadi salah satu hal yang menghambat bahkan menurunkan opini. Karena itu kami minta agar dilakukan identifikasi dan mitigasi secara serius,” tegasnya.
Di tengah capaian positif tersebut, Khofifah mengingatkan adanya tantangan global seperti tekanan geopolitik serta fluktuasi harga pangan dan energi. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam mengelola anggaran.
Penguatan belanja produktif dan fokus pada sektor prioritas seperti ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta perlindungan sosial menjadi strategi utama. Tingkat kemiskinan Jatim yang berada di kisaran 9,3% juga masih menjadi perhatian serius pemerintah.
Khofifah menegaskan bahwa ke depan, kualitas belanja daerah harus mengedepankan prinsip manfaat nyata bagi masyarakat. “Tantangan ke depan bukan hanya pada kemampuan membelanjakan anggaran, tetapi memastikan value for money,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar