SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) Jawa Timur pada Semester I 2026 mencapai Rp644,03 miliar. Capaian tersebut kembali menempatkan Jawa Timur sebagai kontributor terbesar nasional dalam pengembangan ekonomi berbasis perhutanan sosial.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan per 30 Juni 2026, nilai transaksi ekonomi KTH Jawa Timur menyumbang 45,63 persen terhadap capaian nasional. Angka tersebut juga mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp612,63 miliar.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai capaian itu menjadi bukti bahwa program perhutanan sosial mampu berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan. Menurutnya, pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah membuka ruang peningkatan kesejahteraan bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
“Alhamdulillah, Jatim kembali menjadi kontributor tertinggi nasional untuk Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan. Ini membuktikan bahwa pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan melalui penguatan ekonomi berbasis perhutanan sosial,” ujar Khofifah.
Ia menjelaskan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah, penyuluh kehutanan, pemerintah kabupaten/kota, serta ribuan anggota Kelompok Tani Hutan yang mengembangkan berbagai usaha produktif berbasis potensi kawasan hutan.
Beragam sektor usaha terus berkembang melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, agroforestri, tanaman multipurpose, jasa lingkungan, hingga pengembangan ekowisata. Aktivitas tersebut dinilai mampu menciptakan sumber pendapatan baru sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa di sekitar kawasan hutan.
“Kelompok Tani Hutan hari ini bukan hanya menjadi penjaga kelestarian hutan, tetapi juga motor penggerak ekonomi desa. Inilah wujud nyata bahwa keberlanjutan lingkungan mampu berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Khofifah menambahkan, peningkatan NTE KTH tidak terlepas dari penguatan kelembagaan kelompok tani, peningkatan kapasitas usaha, pendampingan intensif dari penyuluh kehutanan, serta semakin terbukanya akses pasar bagi produk hasil hutan yang dikelola masyarakat.
Untuk menjaga tren positif tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen memperkuat ekosistem ekonomi kehutanan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi produk hasil hutan, inovasi pengolahan, digitalisasi pemasaran, hingga perluasan jejaring kemitraan.
“Kita ingin nilai tambah produk hasil hutan terus meningkat sehingga manfaat ekonominya semakin besar dirasakan masyarakat. Dengan demikian, menjaga hutan bukan lagi dianggap sebagai beban, tetapi menjadi sumber kesejahteraan bersama,” tegasnya.
Data Semester I 2026 menunjukkan Kabupaten Trenggalek menjadi penyumbang terbesar NTE KTH di Jawa Timur dengan nilai mencapai Rp211,68 miliar. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Probolinggo sebesar Rp77,37 miliar, Kabupaten Tulungagung Rp48,73 miliar, Kabupaten Blitar Rp33,97 miliar, dan Kabupaten Tuban Rp32,61 miliar.
Menurut Khofifah, capaian tersebut memperlihatkan bahwa pusat-pusat ekonomi kehutanan berbasis masyarakat terus tumbuh di berbagai daerah. Potensi lokal yang sebelumnya belum tergarap kini mampu dikembangkan menjadi aktivitas ekonomi produktif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Ia berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh Kelompok Tani Hutan di Jawa Timur untuk terus meningkatkan inovasi usaha, memperkuat kelembagaan, dan menjaga keberlanjutan fungsi hutan.
“Kami berharap keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi seluruh Kelompok Tani Hutan di Jatim untuk terus meningkatkan inovasi, memperkuat kelembagaan, menjaga kelestarian hutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggotanya,” ujarnya.
Khofifah optimistis Jawa Timur dapat mempertahankan posisinya sebagai motor penggerak ekonomi kehutanan berbasis masyarakat di Indonesia melalui pembinaan berkelanjutan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Kami akan terus mendorong agar sektor kehutanan menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi hijau yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar kawasan hutan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Jumadi menegaskan pihaknya akan terus memperkuat pembinaan kelembagaan KTH dan optimalisasi pendampingan penyuluh kehutanan agar pertumbuhan NTE tetap terjaga.
“Dinas Kehutanan Jatim akan terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan usaha KTH, meningkatkan kualitas pendampingan penyuluh kehutanan, serta memperluas akses pasar produk hasil hutan agar tren pertumbuhan NTE terus terjaga sekaligus memperkuat kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar