Gubernur Khofifah Pimpin Rapat Pleno Hybrid, Tetapkan Arah Pembangunan Jatim 2026

Sabtu, 3 Januari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin Rapat Pleno Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara hybrid dari RSUD Karsa Husada, Kota Batu, Jumat (2/1). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin Rapat Pleno Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara hybrid dari RSUD Karsa Husada, Kota Batu, Jumat (2/1). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

KOTA BATU, RadarBangsa.co.id — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengawali tahun 2026 dengan memimpin Rapat Pleno Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara hybrid dari RSUD Karsa Husada, Kota Batu, Jumat (2/1). Rapat ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan sepanjang 2025 sekaligus menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Jawa Timur pada 2026.

Pelaksanaan rapat pleno berlangsung tidak biasa. Seluruh jajaran pimpinan Pemprov Jatim mengikuti pertemuan melalui konferensi video dari lokasi berbeda. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengikuti rapat dari Kantor Dinas Perhubungan Jatim, sementara Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono bergabung dari ruang kerja Sekda. Para kepala perangkat daerah mengikuti rapat dari kantor masing-masing.

Khofifah menegaskan, rapat pleno bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum penting untuk melakukan sinkronisasi dan evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan pemerintahan selama 2025. Evaluasi ini, menurutnya, menjadi pijakan utama dalam menyusun langkah strategis yang lebih terukur di tahun 2026.

“Hari ini kita bisa menyinkronkan sekaligus melakukan evaluasi perjalanan 2025, serta menyiapkan prediksi mitigasi dan arah pembangunan Jawa Timur di tahun 2026,” ujar Khofifah.

Ia mengakui, sepanjang 2025 Pemprov Jatim menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait realisasi belanja, terutama belanja modal. Kondisi tersebut, kata Khofifah, perlu dikaji secara objektif baik dari sisi internal maupun eksternal.

“Kalau inward looking, kita harus jujur melihat apa yang perlu dibenahi ke dalam. Kalau outward looking, bagaimana ke depan realisasi belanja bisa lebih signifikan dan berdampak,” katanya.

Gubernur menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari serapan anggaran semata, tetapi dari sejauh mana dampaknya dirasakan masyarakat. Karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah agar lebih fokus pada hasil nyata.

“Kita sesungguhnya punya kemampuan untuk melakukan realisasi yang lebih signifikan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Bukan sekadar maksimal, tetapi signifikan dampaknya,” ujarnya.

Dalam konteks kebijakan nasional terkait efisiensi, Khofifah menegaskan bahwa langkah yang diambil Pemprov Jatim bukanlah pemangkasan anggaran, melainkan penyesuaian yang lebih tepat sasaran.

“Di tengah efisiensi, ini bukan pengurangan anggaran, tetapi penyesuaian. Kita semua harus mampu menyesuaikan diri,” kata Khofifah.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi lintas level pemerintahan, termasuk dengan kementerian terkait. Menurutnya, program pembangunan daerah harus dijalankan secara proaktif melalui komunikasi intensif antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat.

“Program pembangunan harus benar-benar jemput bola. Koordinasi dengan bupati, wali kota, dan kementerian terkait harus diperkuat agar hasilnya lebih optimal,” ucapnya.

Terkait arah pembangunan 2026, Khofifah menegaskan bahwa Pemprov Jatim akan memprioritaskan penguatan pelayanan dasar sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Fokus tersebut meliputi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial.

Di bidang pendidikan, Pemprov Jatim akan memperkuat program Jatim Cerdas melalui pemerataan akses pendidikan, perluasan beasiswa, penguatan sekolah terbuka dan pesantren, peningkatan kesejahteraan guru, serta pengembangan pendidikan vokasi dan boarding school. Sementara di sektor kesehatan, program Jatim Sehat diarahkan pada peningkatan akses layanan, kualitas pelayanan, serta kesejahteraan tenaga medis dan kesehatan.

Untuk infrastruktur, prioritas pembangunan mencakup percepatan Jalan Lintas Pantai Selatan (Pansela), penguatan konektivitas antarwilayah, serta peningkatan sarana dan prasarana transportasi dan pelabuhan. Adapun di bidang sosial, program Jatim Sejahtera difokuskan pada perlindungan sosial adaptif, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan akses layanan dasar.

“Kita akan terus memperkuat pelayanan dasar agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ini menjadi pondasi penting bagi kemajuan Jawa Timur di tahun-tahun berikutnya,” pungkas Khofifah.

Penulis : Nul

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak
PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan
PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani
DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi
Gus Iqdam di Pasuruan: Serukan Ilmu, Akhlak, dan Sedekah
Paripurna, Fraksi Golkar DPRD Ngawi Soroti Defisit RAPBD 2027, Usulkan Stadion Baru Berkapasitas 40.000 Penonton
HKG PKK ke-54, Luthfiana Lukman Hakim Perkuat Peran Keluarga di Bangkalan
Pelatihan Pelinting Rokok di Bangkalan, 30 Warga Burneh Ikuti Pembekalan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 08:38

Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak

Kamis, 29 Oktober 2026 - 23:36

PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 10:47

PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani

Kamis, 29 Oktober 2026 - 08:31

DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi

Rabu, 28 Oktober 2026 - 16:22

Gus Iqdam di Pasuruan: Serukan Ilmu, Akhlak, dan Sedekah

Berita Terbaru