JEMBER, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Jember mulai menyiapkan skema Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara sebagai langkah antisipatif menghadapi kebijakan efisiensi energi nasional. Kebijakan ini menjadi respons atas dinamika global yang berdampak pada sektor energi.
Selain ASN, penyesuaian sistem pembelajaran bagi pelajar juga tengah disiapkan guna memastikan aktivitas pendidikan tetap berjalan jika kebijakan diberlakukan.
Bupati Jember, Gus Fawait, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyusun berbagai skenario sebagai langkah kesiapan. Meski belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat, koordinasi lintas sektor terus dilakukan.
Langkah awal yang ditempuh adalah efisiensi di lingkungan internal pemerintah daerah. Salah satunya melalui imbauan penggunaan kendaraan dinas secara bersama oleh pimpinan organisasi perangkat daerah.
Kebijakan ini dinilai mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi. Selain itu, Pemkab Jember juga menggandeng Dinas Pendidikan untuk menyiapkan sistem pembelajaran fleksibel.
Model pembelajaran yang disiapkan mencakup skema tatap muka dan daring. Hal ini untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung tanpa hambatan di tengah kemungkinan perubahan kebijakan.
“Pada prinsipnya kami siap mengikuti arahan pemerintah pusat dan provinsi. Kami memastikan seluruh perangkat telah bersiap,” ujar Gus Fawait, Rabu (25/3/2026).
Ia menambahkan, seluruh opsi telah dipetakan secara matang. “Baik pembelajaran luring maupun daring harus sama-sama siap dijalankan,” tegasnya.
Kebijakan efisiensi energi menjadi perhatian nasional seiring fluktuasi harga minyak dunia dan tekanan geopolitik global. Dalam kondisi tersebut, penerapan WFH dipandang sebagai langkah strategis untuk mengurangi konsumsi energi, khususnya BBM.
Jika diterapkan, kebijakan ini berpotensi mengubah pola kerja ASN sekaligus sistem pendidikan. Dampaknya tidak hanya pada birokrasi, tetapi juga aktivitas masyarakat secara luas.
Pemkab Jember memastikan akan tetap menunggu arahan resmi pemerintah pusat sebelum menerapkan kebijakan tersebut. “Kami memilih menunggu keputusan, sambil memastikan kesiapan di semua lini,” pungkas Gus Fawait.
Penulis : Herry
Editor : Zainul Arifin
