JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah pengusul terbanyak dalam Program Revitalisasi Satuan Pendidikan melalui jalur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Hingga akhir Januari 2026, tercatat 1.981 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan di Jawa Timur mengajukan usulan revitalisasi, menjadikannya kontributor terbesar secara nasional.
Capaian tersebut disampaikan Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, usai mengikuti rapat kerja Komite III DPD RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta, Selasa (27/1/2026). Rapat dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma, serta para senator dari berbagai daerah.
“Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah pengusulan revitalisasi satuan pendidikan tertinggi melalui DPD RI, yakni 1.981 lembaga pendidikan. Ini menunjukkan kesadaran dan partisipasi sekolah serta pemerintah daerah yang sangat tinggi,” ujar Lia Istifhama, yang akrab disapa Ning Lia.
Menurut Ning Lia, Program Revitalisasi Satuan Pendidikan tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana belajar, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah. Aliran anggaran pembangunan sekolah, terutama melalui sektor konstruksi, dinilai mampu menggerakkan ekonomi lokal.
“Dalam sektor infrastruktur, efek pengganda ekonomi di Indonesia diperkirakan berada pada kisaran 1,5 hingga 2,0. Karena proyek revitalisasi tersebar di berbagai wilayah, program ini berpotensi mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah,” jelasnya.
Secara nasional, Kemendikdasmen mencatat hingga saat ini terdapat 62.629 usulan revitalisasi sekolah yang masuk ke dalam sistem. Dari jumlah tersebut, 12.326 satuan pendidikan telah mengunggah dokumen persyaratan secara lengkap, dengan mayoritas berasal dari jenjang Sekolah Dasar (SD) yang selama ini menjadi tulang punggung layanan pendidikan dasar.
Melalui mekanisme swakelola, jumlah sekolah yang berhasil direvitalisasi juga mengalami peningkatan signifikan. Tercatat terjadi kenaikan sebesar 54,9 persen, dari semula 10.440 sekolah menjadi 16.167 sekolah yang tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 5.273 kecamatan, atau mencakup sekitar 73 persen kecamatan di Indonesia.
Ning Lia mengapresiasi sistem pengusulan revitalisasi satuan pendidikan yang kini dilakukan secara digital dan terintegrasi. Menurutnya, digitalisasi tersebut meningkatkan transparansi, mempercepat proses seleksi, serta meminimalkan kesalahan administratif yang selama ini kerap menjadi kendala.
“Program ini diusulkan oleh pemerintah daerah, sementara pemerintah pusat memberikan kepercayaan dan dukungan penuh. Ini menunjukkan kolaborasi yang sehat antara pusat dan daerah,” kata Putri KH Maskur Hasyim tersebut.
Ia menekankan, peran pemerintah daerah sangat krusial untuk memastikan program berjalan tepat sasaran. Mulai dari penyusunan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan sekolah, pelaksanaan asesmen dan verifikasi lapangan, hingga pendampingan satuan pendidikan dalam melengkapi dokumen administrasi.
Program revitalisasi, lanjut Ning Lia, kini semakin responsif terhadap kebutuhan riil sekolah. Cakupannya meliputi pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang rusak sedang dan berat, penataan lingkungan sekolah seperti pagar dan akses masuk, peningkatan estetika sekolah, hingga penyediaan air bersih dan sanitasi layak untuk mendukung kesehatan peserta didik.
Program ini menyasar sekolah negeri dan swasta dengan prinsip pemerataan, keberpihakan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta prioritas bagi satuan pendidikan dengan tingkat kerusakan paling parah.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengakui bahwa Jawa Timur menjadi provinsi paling aktif dalam mengajukan usulan revitalisasi sekolah. Bahkan, sebagian besar pengajuan tersebut dikawal langsung oleh bupati dan wali kota sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah.
“Jawa Timur paling banyak mengajukan usulan revitalisasi sekolah. Banyak yang dikawal langsung oleh kepala daerah agar sekolah-sekolah di wilayahnya bisa segera dibantu,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia juga mengungkapkan tantangan besar yang masih dihadapi Indonesia dalam pemerataan akses pendidikan. Saat ini, terdapat sekitar 1,2 juta ruang kelas dalam kondisi rusak sedang hingga berat yang tersebar di sekitar 195 ribu sekolah di seluruh Indonesia.
“Jumlah itu tidak mungkin diselesaikan dalam satu atau dua tahun. Namun, melalui program ini, kita bisa menuntaskan sekolah-sekolah prioritas agar anak-anak belajar dengan aman, nyaman, dan gembira,” katanya.
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 diperkuat melalui Instruksi Presiden (Inpres) serta komitmen bersama antara pemerintah daerah, Kemendikdasmen, Kantor Staf Presiden, DPR RI, dan Kementerian Dalam Negeri.
“Landasan hukumnya sangat kuat. Ini menjadi bukti keseriusan negara dalam memperbaiki kualitas pendidikan nasional secara bertahap dan berkelanjutan,” tutup Abdul Mu’ti.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
