BANYUWANGI, RadarBangsa.co.id – Momentum Hari Kartini dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk memperkuat kebijakan berbasis kebutuhan perempuan. Melalui forum “Rembug Perempuan” yang digelar di Aula Minak Jinggo, Selasa (21/4/2026), puluhan perwakilan perempuan dari berbagai sektor menyuarakan persoalan nyata yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Forum ini bukan sekadar seremonial tahunan. Pemkab Banyuwangi menjadikannya ruang strategis untuk menyerap aspirasi publik, khususnya perempuan, sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan daerah tahun mendatang. Isu yang diangkat pun menyentuh layanan dasar, mulai dari kesehatan, literasi digital, hingga penguatan ekonomi keluarga.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan, keterlibatan perempuan menjadi kunci dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, kebijakan yang tidak mendengar suara perempuan berpotensi tidak tepat sasaran.
“Kemajuan daerah tidak akan tercapai tanpa keterlibatan aktif perempuan. Kami ingin memastikan kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan mereka,” ujar Ipuk.
Dampaknya bagi publik cukup luas. Aspirasi yang muncul dalam forum ini mencerminkan persoalan riil di masyarakat, seperti meningkatnya kasus kekerasan digital, kebutuhan layanan kesehatan mental, hingga akses pelatihan ekonomi bagi perempuan kepala keluarga.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Suyanto Waspotondo menjelaskan, forum ini dibagi dalam empat fokus utama, yakni literasi digital, kesehatan jiwa, pemberdayaan perempuan, serta bisnis dan ekonomi kreatif.
“Peserta sebelumnya telah mengumpulkan data dan melakukan diskusi dengan OPD terkait. Hasilnya dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang lebih konkret,” jelasnya.
Salah satu aspirasi datang dari perwakilan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Zulfi Zumala. Ia menyoroti pentingnya perlindungan perempuan dan anak di ruang digital yang kini semakin rentan.
“Kami mengusulkan pelatihan literasi digital, layanan pengaduan kekerasan digital, hingga edukasi keamanan digital bagi perempuan,” kata Zulfi.
Selain itu, muncul pula dorongan penguatan program ekonomi seperti pelatihan UMKM, literasi keuangan, hingga pengembangan program “Kanggo Riko” bagi perempuan kepala keluarga.
Rembug Perempuan ini diharapkan menghasilkan kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mulai dari peningkatan layanan kesehatan, perlindungan perempuan di ruang digital, hingga penguatan ekonomi keluarga.
“Harapannya, perempuan Banyuwangi bisa semakin mandiri, sehat, dan berdaya sebagai penggerak ekonomi daerah,” pungkas Ipuk.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar