MALANG, RadarBangsa.co.id – Peringatan Hari Kartini di Kota Malang tak berhenti sebagai seremoni tahunan. Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, justru memanfaatkan momentum itu untuk menyoroti tiga persoalan besar perempuan yang masih mendesak diselesaikan: ketimpangan ekonomi, perkawinan anak, dan kekerasan terhadap perempuan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Seminar Nasional Hari Kartini di Aula Lantai 5 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN) Malang, Selasa (21/4/2026). Forum ini dihadiri civitas akademika, mahasiswa, organisasi perempuan, dan masyarakat umum.
Isu yang diangkat dinilai penting karena berdampak langsung pada kualitas keluarga, kesejahteraan masyarakat, hingga masa depan generasi muda. Ketika perempuan menghadapi hambatan ekonomi atau kekerasan, efeknya tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga anak dan lingkungan sekitarnya.
Dalam paparannya, Lathifah menegaskan perempuan memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah. Karena itu, kebijakan publik harus memberi ruang yang adil agar perempuan bisa berkembang di sektor pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga kepemimpinan.
“Perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan. Oleh karena itu, perlu dukungan nyata melalui program yang terarah dan berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar hasilnya dapat dirasakan luas oleh masyarakat,” ujar Lathifah.
Ia menjelaskan, ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan serius. Banyak perempuan belum memiliki akses yang setara terhadap pekerjaan layak, pelatihan keterampilan, maupun peluang usaha produktif.
Kondisi ini berpengaruh pada pendapatan keluarga dan daya tahan ekonomi rumah tangga. Jika perempuan diberi akses modal, pelatihan, dan kesempatan kerja, maka ekonomi keluarga akan lebih kuat dan angka kemiskinan bisa ditekan.
Masalah kedua adalah perkawinan anak. Menurutnya, praktik tersebut masih menjadi ancaman karena berisiko memutus pendidikan, meningkatkan kerentanan sosial, hingga berdampak pada kesehatan ibu dan anak.
Karena itu, peran sekolah, keluarga, dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk memperkuat edukasi serta pendampingan remaja. Pencegahan sejak dini dianggap jauh lebih efektif dibanding penanganan setelah masalah terjadi.
Persoalan ketiga yang disorot adalah kekerasan terhadap perempuan. Lathifah menilai kasus yang masih muncul menunjukkan perlunya penguatan sistem perlindungan hukum, layanan pengaduan, dan edukasi publik secara berkelanjutan.
Bagi masyarakat, kehadiran layanan perlindungan yang cepat dan mudah diakses menjadi kebutuhan mendesak. Korban harus mendapat ruang aman, pendampingan psikologis, serta kepastian hukum agar berani melapor.
“Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan satu pihak saja. Diperlukan peran aktif pemerintah, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, hingga keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan mendukung bagi perempuan,” tegasnya.
Lathifah juga mengajak generasi muda, khususnya mahasiswa, ikut terlibat melalui inovasi dan aksi nyata di tengah masyarakat. Mahasiswa dinilai dapat menjadi agen perubahan dalam kampanye kesetaraan, edukasi digital, hingga pendampingan sosial.
Ia berharap Hari Kartini menjadi pengingat bahwa perjuangan perempuan belum selesai. “Mari kita perkuat komitmen bersama untuk terus memberdayakan perempuan agar semakin mandiri, berdaya saing, dan mampu berkontribusi maksimal dalam pembangunan,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar