BANGKALAN, RadarBangsa.co.id – Kabupaten Bangkalan mencatat perbaikan sejumlah indikator pembangunan gender pada 2025. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menilai capaian tersebut belum cukup untuk menghilangkan kesenjangan gender sehingga pengarusutamaan gender (PUG) perlu diperluas ke seluruh sektor pembangunan.
Berdasarkan data indikator makro gender, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Bangkalan meningkat dari 87,81 pada 2024 menjadi 88,24 pada 2025. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga mengalami kenaikan dari 62,15 menjadi 63,48.
Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengalami penurunan dari 0,641 menjadi 0,623.
Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengatakan, perbaikan indikator tersebut harus diikuti dengan kebijakan pembangunan yang semakin memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan Verifikasi Lapangan Pelaksanaan PUG Tahun 2024 dan 2025 menuju Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026, Kamis (29/10/2026).
Menurut Lukman, verifikasi lapangan tidak semestinya hanya dipandang sebagai tahapan penilaian untuk mendapatkan penghargaan. Kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan mengevaluasi sejauh mana prinsip kesetaraan gender telah diterapkan dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.
“Pekerjaan kita belum selesai. Kita perlu memperluas pengarusutamaan gender dalam semua bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, kepemimpinan, hingga pengambilan keputusan,” ujarnya.
Lukman meminta seluruh perangkat daerah mengambil bagian dalam pelaksanaan PUG. Pengarusutamaan gender, kata dia, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tetapi harus terintegrasi dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, hingga perlindungan perempuan dan anak.
Sejumlah program prioritas daerah juga perlu memperhatikan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Di antaranya beasiswa pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pencegahan stunting, keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC), dukungan bagi UMKM, penyediaan air bersih, serta pembukaan lapangan kerja.
Bupati menegaskan, keberhasilan pelaksanaan PUG tidak cukup dilihat dari kelengkapan dokumen perencanaan maupun jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Ukuran utamanya adalah perubahan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Keberhasilan PUG tidak cukup diukur dari keberadaan dokumen atau kegiatan, tetapi juga dari perubahan yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai catatan, Kabupaten Bangkalan pernah memperoleh Penghargaan Parahita Ekapraya pada 2023 dengan predikat Pratama.
Untuk meningkatkan pelaksanaan PUG, Pemkab Bangkalan berkomitmen memperkuat regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran responsif gender, serta ketersediaan data terpilah.
Ke depan, pemerintah daerah juga akan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran responsif gender, memperkuat kanal pengaduan, serta memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan organisasi masyarakat.
Lukman menegaskan, penghargaan bukan tujuan akhir dari pelaksanaan pengarusutamaan gender. Prioritas utamanya adalah memastikan pembangunan di Bangkalan berlangsung adil, setara, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.
“Tujuan akhir kita bukan sekadar memperoleh Penghargaan Parahita Ekapraya. Penghargaan adalah bentuk apresiasi, sedangkan tujuan yang lebih utama adalah terwujudnya pembangunan yang adil, setara, inklusif, dan memberikan manfaat nyata,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar