SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian utama Bupati Sidoarjo H. Subandi dalam pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Ia meminta Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) periode 2026–2029 memastikan kontribusi dunia usaha selaras dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Subandi saat mengukuhkan kepengurusan Forum TJSLP Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (29/10/2026).
Menurut Subandi, perusahaan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, kontribusi tersebut perlu direncanakan dan dikoordinasikan dengan baik serta dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat,” ujarnya.
Subandi berharap Forum TJSLP menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Melalui forum tersebut, program CSR diharapkan dapat diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan, sekaligus menjadi ruang komunikasi bagi perusahaan untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan usaha.
Ia juga menegaskan bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap koordinasi tidak berarti mengambil alih keputusan perusahaan dalam menentukan program tanggung jawab sosialnya.
Pengelolaan CSR di Kabupaten Sidoarjo sendiri memiliki landasan kebijakan daerah, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2013 sebagai petunjuk pelaksanaannya.
Bappeda Sidoarjo juga menyediakan Sistem Informasi Manajemen CSR (SIMCSR) untuk mendukung pengajuan, partisipasi, dan pelaporan program. Sistem ini menjadi salah satu sarana untuk menyelaraskan usulan kebutuhan pemerintah daerah dengan kontribusi perusahaan.
Ketua Forum TJSLP Kabupaten Sidoarjo periode 2026–2029, Herty Achmayant, menyatakan kepengurusan baru akan memperkuat komunikasi ant perusahaan serta meningkatkan kualitas perencanaan program CSR.
“Forum TJSLP harus menjadi wadah komunikasi, koordinasi, konsultasi, dan evaluasi agar program CSR perusahaan semakin terarah. Selain itu, memberikan manfaat yang terukur serta selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo,” ujarnya.
Herty menambahkan, koordinasi dengan Bappeda dan perangkat daerah terkait akan diperkuat. Forum juga akan mendorong transparansi dalam pelaksanaan dan evaluasi program agar kontribusi perusahaan lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Subandi turut mendorong perusahaan memilih program berdasarkan karakteristik dan kemampuan masing-masing. Sejumlah bidang yang dapat menjadi sasaran kontribusi meliputi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, dan pelestarian lingkungan.
Pengukuhan kepengurusan Forum TJSLP periode 2026–2029 tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, perwakilan Bappeda, perusahaan anggota forum, serta sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Keberhasilan forum ke depan akan bergantung pada kemampuannya menerjemahkan komitmen perusahaan menjadi program yang transparan, terukur, dan berkelanjutan. Dengan perencanaan dan evaluasi yang baik, kontribusi dunia usaha diharapkan semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat Sidoarjo.
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
Komentar