SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026 di Gudang Bulog Kabupaten Sidoarjo, Rabu (13/5/2026). Program ini digagas sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah tekanan ekonomi global dan ancaman inflasi pangan.
Peluncuran GPIPS dilakukan langsung oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman. Pemerintah menilai pengendalian inflasi kini bukan hanya soal menjaga harga tetap stabil, tetapi juga berkaitan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam peluncuran tersebut, Khofifah menegaskan GPIPS bukan sekadar agenda rutin pemerintah daerah. Menurutnya, gerakan ini menjadi strategi besar untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional dari daerah, terutama ketika kondisi global masih dibayangi ketidakpastian pasokan dan fluktuasi harga bahan pokok.
“Yang ingin kami sampaikan, ketika pemerintah pusat membangun ketahanan pangan, maka Insya Allah Jawa Timur ini sudah masuk pada kedaulatan pangan berkelanjutan,” ujar Khofifah.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai memiliki modal kuat dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh sebesar 5,96 persen secara tahunan atau tertinggi di Pulau Jawa.
Tak hanya itu, Jawa Timur juga menjadi penyumbang ekonomi terbesar kedua nasional dengan kontribusi 14,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia dan 25,16 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa.
Di tengah pertumbuhan tersebut, persoalan inflasi pangan tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Pada April 2026, inflasi tahunan Jawa Timur tercatat sebesar 2,85 persen, sementara inflasi bulanan berada di angka 0,02 persen.
Tiga komoditas yang paling memicu inflasi bulanan adalah angkutan udara, minyak goreng, serta nasi dengan lauk. Kondisi itu dinilai rawan berdampak langsung terhadap pengeluaran rumah tangga masyarakat kelas menengah ke bawah.
Khofifah mengatakan Pemprov Jatim telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, salah satunya melalui program EPIK Mobile atau Etalase Pengendali Inflasi Kabupaten/Kota Mobile. Program tersebut dirancang untuk memperkuat distribusi pangan antarwilayah dan menekan gejolak harga di pasar.
“Sebetulnya konektivitas di antara pasar ke pasar dan kabupaten/kota seperti yang diinisiasi lewat kerja sama antar daerah adalah ikhtiar yang tidak pernah berhenti,” katanya.
Menurut Khofifah, pola kenaikan harga pangan di sejumlah daerah sering kali terjadi pada titik yang sama dan berulang. Karena itu, pemerintah membutuhkan sistem distribusi yang cepat agar lonjakan harga tidak semakin membebani masyarakat.
Selain fokus pada ketersediaan pangan pokok, Khofifah juga mulai mendorong penguatan ketahanan protein hewani. Ia menilai ketahanan pangan ke depan tidak cukup hanya mengandalkan beras, tetapi juga harus menjamin kecukupan protein masyarakat.
“Kenapa populasi sapi potong maupun sapi perah di Jawa Timur tinggi dibanding provinsi lain karena kita diuntungkan oleh keberadaan Balai Besar Inseminasi Buatan di Singosari Malang,” ujarnya.
Ia bahkan menargetkan Jawa Timur mampu memperluas swasembada pangan berbasis protein dalam beberapa tahun ke depan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mendukung kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Ini jadi momen kita memperluas swasembada pangan berbasis protein. Kita bisa membuat plan of action sehingga dalam tiga tahun sudah bisa swasembada daging,” tegas Khofifah.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap isu ketahanan pangan nasional. Karena itu, pemerintah pusat meminta seluruh daerah serius memperkuat sektor pangan, termasuk dari sisi anggaran.
“Kita selalu ingatkan kepada teman-teman di daerah mana komitmennya. Terima kasih Ibu Gubernur atas komitmennya,” kata Bima Arya.
Ia juga meminta kerja sama antar daerah diperkuat karena kepala daerah dinilai paling memahami kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah turut menyerahkan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) kepada sejumlah koperasi. Selain itu, sebanyak 25 truk pengangkut beras diberangkatkan ke berbagai daerah sebagai bagian dari penguatan distribusi pangan.
Kegiatan kemudian ditutup dengan pasar murah yang menjual beras, gula, telur, minyak goreng, bawang hingga cabai dengan harga lebih rendah dibanding harga pasar. Langkah ini diharapkan mampu membantu masyarakat menghadapi tekanan harga pangan sekaligus menjaga stabilitas inflasi daerah.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar