JOMBANG, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Jombang resmi memulai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar Rabu (14/1/2026). Forum ini menjadi pintu awal perumusan arah pembangunan Jombang dua tahun mendatang, dengan menitikberatkan integrasi sektor industri, perdagangan, dan sektor primer sebagai strategi memperkuat ekonomi daerah.
Kegiatan yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Jombang tersebut merupakan tahapan wajib dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Forum ini bertujuan menghimpun aspirasi sekaligus memastikan dokumen RKPD memiliki legitimasi hukum dan sosial.
Kepala Bapperida Jombang, Hartono, S.Sos., M.M., menjelaskan bahwa forum konsultasi publik menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan perencanaan daerah dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.
“Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2027 bertujuan menghimpun saran dan masukan dari para pemangku kepentingan serta masyarakat, sekaligus mengidentifikasi isu-isu strategis daerah agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional,” ujar Hartono.
Forum ini melibatkan lintas pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur, jajaran perangkat daerah, tokoh agama dan masyarakat, akademisi, pelaku usaha, LSM, organisasi profesi dan perempuan, hingga insan pers.
Dalam pemaparan Rancangan Awal (Ranwal) RKPD 2027, Hartono menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat bergantung pada pemerintah semata. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil dinilai menjadi prasyarat agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar aplikatif dan berdampak luas.
Forum ini juga menjadi momentum evaluasi capaian pembangunan sebelumnya serta penajaman arah kebijakan agar lebih responsif terhadap dinamika ekonomi dan sosial yang berkembang.
Bupati Jombang Warsubi, yang sedang menjalankan agenda pemerintahan di Jakarta, diwakili oleh Wakil Bupati Salmanudin S.Ag., M.Pd. Dalam sambutan pembukaannya, Salmanudin mengajak seluruh peserta forum meluruskan niat pengabdian dengan orientasi utama pada kepentingan masyarakat.
“Pertemuan ini harus kita niatkan untuk tiga hal utama, yaitu melindungi masyarakat, mempermudah kebutuhan masyarakat, dan membahagiakan masyarakat. Jika tiga hal ini kita tempuh, insya Allah upaya kita akan bermanfaat bagi Jombang,” ujar Salmanudin.
Ia menegaskan bahwa visi pembangunan daerah, “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua”, harus tercermin dalam setiap kebijakan yang dirumuskan.
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati juga memaparkan tren positif kinerja pemerintahan sepanjang 2025. Indeks Good Governance Kabupaten Jombang tercatat meningkat selama tiga tahun terakhir dan mencapai 85,06 poin pada 2025. Dari sisi ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi 3,28 persen, sementara angka kemiskinan turun menjadi 8,36 persen pada triwulan III 2025.
Meski demikian, Salmanudin mengingatkan seluruh pihak agar bersikap realistis terhadap kondisi fiskal daerah.
“Keterbatasan sumber pendanaan, termasuk penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat, menuntut kita mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran dalam penyusunan RKPD 2027,” tegasnya.
Berdasarkan evaluasi capaian dan tantangan tersebut, Pemkab Jombang menetapkan tema RKPD 2027, yakni “Integrasi Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan Sektor Primer”. Tema ini diarahkan untuk memperkuat keterkaitan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dengan industri pengolahan serta jaringan perdagangan.
“Melalui integrasi hulu–hilir, diharapkan nilai tambah produk lokal meningkat, kesempatan kerja semakin luas, dan struktur ekonomi daerah menjadi lebih tangguh serta berkelanjutan,” lanjut Salmanudin.
Untuk mendukung tema tersebut, Pemkab Jombang menetapkan empat prioritas utama, yakni penguatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter, penguatan sektor primer dan ketahanan pangan terintegrasi dengan ekonomi kreatif dan pasar digital, peningkatan kualitas infrastruktur serta investasi berkelanjutan, dan penguatan tata kelola pemerintahan, keamanan, serta ketertiban umum.
Pemkab Jombang membuka ruang partisipasi luas bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan yang konstruktif dan antisipatif. “Hasil forum ini akan menjadi dasar penyempurnaan dokumen RKPD 2027 sebelum memasuki tahapan perencanaan berikutnya, sebagai upaya memastikan pembangunan daerah berjalan terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat,”tandasnya.
Penulis : Budiono-RB
Editor : Zainul Arifin
Komentar