SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan kembali pentingnya pengawasan internal sebagai pondasi tata kelola pemerintahan yang bersih. Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa efektivitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) kini menjadi kunci dalam menjaga integritas anggaran dan memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai aturan.
Menurut Khofifah, pengawasan internal tidak bisa dipandang sebagai proses administratif belaka. Dalam konteks tantangan birokrasi modern, APIP harus menjalankan fungsi strategis sebagai penasihat kebijakan, detektor dini risiko, sekaligus penjaga integritas organisasi pemerintah.
“APIP adalah garda terdepan dalam mencegah penyimpangan. Perannya bukan hanya memeriksa, tetapi memastikan setiap tahap pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya di Surabaya, Selasa (9/12).
Ia menjelaskan bahwa pembangunan daerah di Jawa Timur dapat berjalan stabil karena pengawasan yang dilakukan APIP turut memberikan kepastian pada proses perencanaan, pengalokasian, hingga pelaporan anggaran. Sistem pengawasan yang kuat, kata Khofifah, juga meningkatkan kepercayaan publik karena menunjukkan bahwa pemerintah serius menjaga integritas layanan.
Dalam kerangka nasional, KPK juga menerapkan dua instrumen untuk memetakan risiko: monitoring, surveillance, controlling, and prevention (MSCP) serta Survei Penilaian Integritas (SPI). Instrumen ini menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah-langkah perbaikan.
Khofifah menyebut bahwa adaptasi digital menjadi langkah penting untuk memperkuat efektivitas pengawasan. Sistem terintegrasi memungkinkan proses pelaporan, verifikasi, dan audit dapat berjalan lebih cepat dan minim celah manipulasi.
“Digitalisasi memberi ruang kontrol yang lebih akurat. Dengan data yang terbuka, setiap prosedur bisa ditelusuri sehingga penyimpangan bisa dicegah sejak awal,” katanya.
Ia menilai bahwa kesuksesan pengawasan tidak dapat dilepaskan dari ekosistem antikorupsi yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan. ASN, pejabat publik, hingga pemuda disebut perlu mengambil peran aktif, termasuk dalam mensosialisasikan standar integritas di lingkungannya.
Sejalan dengan itu, peringatan Hakordia 2025 di Jawa Timur juga diramaikan dengan pengukuhan 400 Patriot Integritas Muda yang diharapkan mampu membangun jejaring kampanye antikorupsi di tingkat komunitas. Keberadaan mereka dianggap memperkuat upaya pemerintah membangun budaya bersih.
Khofifah menegaskan bahwa agenda pemberantasan korupsi bukan pekerjaan singkat, melainkan perjalanan panjang yang memerlukan sinergi seluruh pihak. “Membangun pemerintahan yang bersih harus dilakukan secara kolektif. Integritas adalah komitmen bersama,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Khofifah mengajak masyarakat berpartisipasi aktif menjaga transparansi layanan publik. “Selamat Hari Antikorupsi Sedunia. Mari kita wujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar