KENDAL,RadarBangsa.co.id – Kapolres Kendal AKBP Hendry Susanto Sianipar angkat bicara terkait polemik aktivitas tambang di Kabupaten Kendal yang belakangan menjadi sorotan publik.
Menurut Hendry, berbagai persoalan yang muncul akibat aktivitas pertambangan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Lintas Sektoral yang digelar di Aula Mapolres Kendal, Kamis (4/6/2026), bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah instansi terkait.
“Ini merupakan tanggung jawab bersama. Semua stakeholder harus bersinergi untuk menyelesaikan persoalan tambang dari hulu hingga hilir,” kata Hendry.
Ia menilai persoalan pertambangan memiliki dimensi yang kompleks, mulai dari aspek perizinan, operasional, penggunaan jalan, hingga dampak yang dirasakan masyarakat dan lingkungan sekitar.
Karena itu, menurut dia, diperlukan langkah terpadu agar pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran dapat berjalan efektif.
Pernyataan Kapolres tersebut muncul di tengah menguatnya kritik masyarakat terhadap aktivitas tambang galian C di Kendal. Dalam beberapa waktu terakhir, keluhan warga ramai disuarakan melalui slogan “Kendal Nggebal” yang viral di media sosial.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal bersama Forkopimda sepakat mengaktifkan kembali Satuan Tugas Mineral Bukan Logam dan Batuan (Satgas MBLB).
Kapolres berharap satgas yang kembali diaktifkan dapat menjadi wadah koordinasi lintas sektor dalam mengawasi aktivitas pertambangan di wilayah Kendal.
Dengan keterlibatan seluruh instansi terkait, kata dia, berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat diharapkan dapat ditangani secara lebih optimal.
Sementara itu, Ketua Satgas MBLB Kabupaten Kendal Beny Karnadi mengatakan pemerintah menyambut positif berbagai kritik yang berkembang di masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial.
Menurut Beny, kritik tersebut menjadi masukan penting untuk memperbaiki pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di Kabupaten Kendal.
“Kami menyikapi secara positif berbagai kritik yang muncul, termasuk melalui media sosial. Ini menjadi bentuk kontrol publik yang harus kami dengarkan dan tindak lanjuti,” ujar Beny.
Melalui pengaktifan kembali Satgas MBLB, pemerintah berharap tata kelola pertambangan di Kabupaten Kendal dapat berjalan lebih tertib, sekaligus menjawab berbagai keluhan masyarakat yang selama ini mencuat ke ruang publik.
Penulis : Dom
Editor : Arifin Zaenul
Komentar